LPMP Papua Barat Gelar Sosialisasi Kebijakan Kemdikbud
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Manokwari, Senin 26 April 2021.
Kegiatan tersebut melibatkan ASN dan tenaga kontrak di lingkup LPMP Papua Barat serta utusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kanwil Kemenag Papua Barat dan Kantor Kemenag Kabupaten Manokwari.
“Kegiatan ini berkaitan dengan sharing informasi tentang program terkini dari Kemdikbud agar kita memiliki keseragaman informasi,” ujar Kepala LPMP Papua Barat Edison Sulla.
Dia mengatakan, salah satu hal yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Informasi tersebut disampaikan dalam rangka pelaksanaan program Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun pelajaran 2021/2022 yang akan datang.
“Hal ini disosialisasikan, agar kita semua sudah siap dari dini menghadapi PTM pada tahun pelajaran baru nanti,” kata dia.
Menurut Edison, keseragaman informasi yang dimiliki oleh seluruh peserta kegiatan dapat menjadi acuan dalam mengatur dan mengambil kebijakan di daerah terkait rencana PTM. Karena PTM tidak hanya menyangkut kegiatan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Akan tetapi menjadi perhatian dengan melibatkan banyak pihak seperti guru, siswa dan juga orangtua siswa.
“Nah, guru-guru siap atau tidak? Demikian juga dengan siswa dan orangtua. Jangan sampai pada saat program ini dijalankan baru ada komplain,” ungkap pria asli Alor, NTT tersebut.
Untuk dapat menjalankan program yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tersebut, lanjut Edison, dibutuhkan keterlibatan banyak elemen pemangku kepentingan. Keterlibatan tersebut meliputi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan LPMP guna mendukung keberhasilan program PTM.
“Kalau tidak dilaksanakan maka anak-anak akan libur terus. Dan itu tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM mereka. Hanya saja PTM harus tetap mendapatkan persetujuan dari orangtua,” pungkasnya. (PB25)
**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 27 April 2021
