Inforial

Maybrat, Sorong dan Kota Sorong Resmi Dipimpin Pj Kepala Daerah

MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, melantik tiga Penjabat (Pj) kepala daerah masing-masing Pj Bupati Maybrat, Pj Bupati Sorong, dan Pj Wali kota Sorong, menggantikan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya Senin 22 Agustus 2022. Pelantikan tiga Pj kepala daerah itu berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (23/8/2022).

Ketiga penjabat kepala daerah yang dilantik adalah Yan Piet Moso (Pj Bupati Sorong), Bernard E. Rondonuwu (Pj Bupati Maybrat), dan George Yarangga (Pj Wali kota Sorong).

Tiga penjabat kepala daerah yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menjalankan tugas sebagai Pj Bupati Sorong, Pj Bupati Maybrat dan Pj Wali Kota Sorong, setelah mengucapkan sumpah janji jabatan serta pelantikan.

Paulus Waterpauw dalam sambutannya menyampaikan sejumlah pesan penting yang harus dilaksanakan oleh tiga penjabat kepala daerah itu.

Para penjabat bupati dan walikota dalam melaksanakan tugasnya wajib harus membuat laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali kepada Mendagri melalui Gubernur Papua Barat untuk menjadi bahan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dimaksud.

Ia menambahkan, seluruh penjabat kepala daerah, agar memberikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun kedepan.

Selama mengemban tugas, sambung dia, penjabat kepala daerah harus menghindari kebijakan kontraproduktif karena dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Kebijakan yang dirumuskan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri,” pesannya.

Seperti penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (Perkada). Kecuali untuk pembahasan Raperda tentang APBD, dan Perkada penjabaran APBD.

Ia melanjutkan, kebijakan lainnya yang juga harus memperoleh persetujuan Mendagri adalah mutasi pejabat, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan baru yang berbeda. Kemudian, membuat kebijakan pemekaran wilayah serta kebijakan program pembangunan yang berbeda dari pejabat sebelumnya.

“Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005,” jelasnya.

Selanjutnya, Paulus mengingatkan, tiga penjabat kepala daerah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Selain itu, tiga penjabat kepala daerah harus dapat memfasilitasi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut di masing-masing wilayah.

“Jaga situasi politik, tingkatkan koordinasi dengan DPRD, Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda,” kata Waterpauw.

Ia menambahkan, upaya pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Sehingga, perlu adanya efektivitas penggunaan anggaran dan mempercepat proses penyerapan APBD tahun 2022.

“Mendukung dan melaksanakan program pemerintah pusat di daerah,” tukasnya. (PBN)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.