Minimnya Kesadaran Warga Hambat Penanganan Korona di Tanah Papua

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Provinsi Papua menjadi daerah pertama di Indonesia yang menutup bandara dan pelabuhan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona baru penyebab Covid-19 pada akhir Maret lalu. Namun, kasus positif Covid-19 terus meningkat hingga kini akibat minimnya kesadaran warga untuk mematuhi pembatasan sosial.

Waktu menunjukkan pukul 17.30 WIT di Kota Jayapura, Senin (25/5/2020). Suasana di jalanan umum ibu kota Provinsi Papua ini tampak lengang. Matahari pun mulai kembali peraduannya.

Di halaman sebuah restoran mewah di daerah Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, tampak sekelompok pemuda mengonsumsi minuman beralkohol. Mereka tampak asyik mengonsumsi minuman keras itu, seolah tak memedulikan imbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat sejak awal Mei. Poin penting dalam kebijakan ini yakni hanya mengizinkan warga beraktivitas di luar rumah mulai pukul 06.00 hingga pukul 14.00 WIT.

Seorang anggota Brigade Mobil Polda Papua yang melintas di depan restoran tersebut sempat mengimbau para pemuda itu untuk membubarkan diri. Namun, mereka malah mengusirnya.

Tim Satuan Tugas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua pun datang ke lokasi tersebut dengan mobil water cannon atau meriam air. Petugas kembali meminta para pemuda itu agar segera pulang ke rumah, tetapi mereka tetap menolaknya.

Akhirnya, tim menyemprotkan air melalui water cannon ke para pemuda itu. Justinus Dimara (35), salah satu pemuda, tewas dalam upaya penertiban tersebut.

Polda Papua menyatakan, korban diduga menghindari semprotan dengan berlari. Namun, ia terjatuh dan kepala belakangnya terbentur di tangga sehingga mengalami perdarahan.

“Tim telah berupaya membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun, nyawanya tidak tertolong dan meninggal pada pukul 17.40 WIT,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal dikutip Kompas.id.

Ia pun mengimbau agar masyarakat di Papua mematuhi kebijakan pembatasan sosial. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 terus meningkat. “Upaya penanganan Covid-19 bukan hanya tugas tenaga kesehatan dan kami, masyarakat juga berperan dengan mematuhi protokol kesehatan,” tutur Ahmad.

Lewati prediksi

Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua Silwanus Sumule mengatakan, jumlah kasus positif telah melebihi dua prediksi awal titik puncak, yakni 450 kasus dan 550 kasus pada akhir Juni ini. Berdasarkan data satgas hingga 4 Juni pukul 18.00 WIT, jumlah akumulasi kasus pasien positif Covid-19 di Papua telah mencapai 862 orang. Rinciannya, 597 orang dalam perawatan, 253 orang sembuh, dan 11 orang meninggal.

Selain itu, telah terjadi transmisi lokal penyebaran Covid-19 di 12 kabupaten dan 1 kota di Papua dari 29 kabupaten/kota di provinsi itu. Wilayah tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Nabire. Selain itu, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Waropen.

Silwanus berpendapat, terdapat dua makna dalam peningkatan kasus pasien positif Covid-19 di Papua, yakni kinerja tim surveilans yang menemukan penderita secara lebih dini dan minimnya kesadaran warga untuk melaksanakan protokol kesehatan.

“Dari hasil pantauan kami, khususnya di Kota Jayapura, masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker dan masih berkumpul di suatu tempat dalam jumlah yang banyak,” ungkap Silwanus.

Silwanus mengakui, minimnya kesadaran warga juga berdampak besar terhadap penanggulangan wabah secara medis. Hal itu terutama terkait jumlah tenaga kesehatan dan kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan yang semakin terbatas.

Hingga kini, sebanyak 34 tenaga kesehatan di Papua telah terpapar Covid-19. Pemprov Papua pun telah menyediakan tiga tempat tambahan untuk menampung pasien positif Covid-19 dan pasien dalam pengawasan.

“Kami berharap seluruh warga Papua menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran virus korona. Apabila banyak tenaga kesehatan yang terpapar, maka penanganan virus ini semakin sulit,” kata Silwanus.

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua Barat Arnold Tiniap mengatakan, minimnya disiplin warga untuk melaksanakan protokol kesehatan juga terjadi di provinsi dengan 1 kota dan 12 kabupaten ini.

Berdasarkan data pada Kamis (4/6) pukul 18.00 WIT, jumlah akumulasi kasus pasien positif Covid-19 di Papua Barat telah mencapai 173 orang. Rinciannya, 116 orang dalam perawatan, 57 orang sembuh, dan 2 orang meninggal. Sebaran Covid-19 sudah mencapai delapan daerah, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Fakfak.

“Sebenarnya, dari hasil survei kami, warga di Papua Barat telah paham bahaya virus ini. Namun, banyak warga yang tetap beraktivitas di luar rumah tanpa masker. Padahal, sudah terjadi transmisi lokal penyebaran virus ini,” tutur Arnold.

Normal baru

Karena kondisi itu, Pemerintah Provinsi Papua masih mengkaji segala aspek sebelum melaksanakan normal baru atau new normal di tengah masyarakat. Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua Welliam Manderi mengatakan, dari temuan tim satgas, masih banyak warga yang beraktivitas tanpa menggunakan masker dan sering melanggar batas waktu pembatasan sosial.

“Kebijakan normal baru atau new normal belum dapat diterapkan di Papua dengan kondisi minimnya disiplin warga. Hal ini akan menyebabkan kasus positif Covid-19 terus meningkat,” ungkap Welliam.

Ia menuturkan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua akan menggelar rapat pada 4 Juni mendatang. Rapat ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat selama sebulan terakhir.

“Rapat ini akan menentukan layanan pesawat serta kapal untuk penumpang masih ditutup atau dibuka kembali. Hal ini mengacu pada data tren jumlah kasus positif di Papua,” tutur Welliam.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Pemerintah Kota Jayapura. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jayapura Rustam Saru mengatakan, pihaknya menyiapkan tahapan untuk menjalankan kebijakan normal baru yang ditetapkan pemerintah pusat.

Fasilitas publik akan dibuka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemkot Jayapura juga telah membuka sejumlah pusat perbelanjaan, termasuk Mal Jayapura, walaupun aktivitas warga tetap dibatasi pukul 06.00 hingga pukul 14.00 WIT.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jayapura juga telah melaksanakan tes cepat secara massal bagi sekitar 12.500 orang dari berbagai elemen masyarakat. “Kota Jayapura memiliki tingkat tes cepat tertinggi di Papua. Warga yang dinyatakan bebas Covid-19 dapat kembali beraktivitas normal dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Rustam.

Rustam menuturkan, pihaknya akan memperbolehkan aktivitas usaha seperti pangkas rambut dan salon pada awal Juni ini. Adapun klinik kesehatan, kantor, dan sekolah akan dibuka pada akhir bulan ini.

“Kami akan mengatur agar aktivitas warga tidak dilakukan dalam jumlah banyak orang. Misalnya, aktivitas belajar di sekolah akan dipecah dua kali dalam sehari,” papar Wakil Wali Kota Jayapura ini.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Papua Syahril Hasan mengungkapkan, pihaknya siap mendukung pelaksanaan normal baru dengan protokol kesehatan. Menurut dia, kebijakan ini dapat menggerakkan kembali aktivitas perekonomian, terutama sektor jasa di Papua, yang lumpuh selama beberapa bulan terakhir.

Syahril menjelaskan, dalam tiga bulan terakhir, sekitar 5.000 pekerja hotel dan restoran di Papua telah dirumahkan. “Aktivitas perekonomian harus kembali digerakkan untuk menyelamatkan mereka,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan I 2020 (Januari-Maret) minus 6,77 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan IV 2019 (Oktober-Desember), pertumbuhan ekonomi Papua saat ini minus 3,73 persen. Angkanya kian suram bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Papua minus 20,13 persen.

“Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi Papua akan terus mengalami penurunan pada triwulan II tahun ini. Hampir semua sektor usaha terdampak, misalnya, perdagangan, kargo, dan transportasi,” papar Naek.

Sementara itu, di Papua Barat, Arnold Tiniap mengatakan, pihaknya harus menggelar rapat evaluasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan normal baru. Hal yang dievaluasi antara lain tren kasus positif Covid-19, kesadaran warga untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan kondisi ekonomi warga.

Ia mengaku, Papua Barat selama ini menggunakan pendekatan yang tidak seketat Papua. Pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya di Papua Barat baru tutup pada pukul 18.00 WIT. Provinsi itu juga masih mengizinkan masuknya pesawat penumpang. “Tentunya kami ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum menerapkan normal baru. Hal ini agar aktivitas warga kembali berjalan, tetapi aman bagi kesehatan,” kata Arnold. (KOM/RED)