Inforial

MRP Papua Barat: OAP Tolak Otsus karena Pemerintah Tidak Jujur

MANOKWARI, papuabaratnews.coMajelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menilai, salah satu faktor penolakan keberlanjutan otonomi khusus (Otsus) di Tanah Papua yang belakangan marak disuarakan bukan untuk memisahkan diri dari NKRI, melainkan krisis kepercayaan orang asli Papua (OAP) terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Uang dan kebijakan kala berbicara Otsus itu formalitas, tetapi implementasinya ? OAP tolak Otsus karena pemerintah kesulitan berlaku jujur. Keadaan itu semakin memupuk rasa tak percaya dan juga tak ada rasa memiliki terhadap kekhususan Otsus itu sendiri,” kata anggota Pokja Agama MRP Provinsi Papua Barat Leonard Yarollo saat dikonfirmasi Papua Barat News, Sabtu (23/1/2021).

Ia menuturkan, pemerintah kerap memberikan label instansi atau label pemerintah ketika menggelar kegiatan ataupun program yang dananya bersumber dari dana Otsus. Contohnya, bantuan pondok pinang tidak tertera sumber dana melainkan pemerintah yang ditonjolkan. Selain itu, bantuan dana pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya.

“Bukti fisik Otsus tidak kelihatan, malah label pemerintah (dinas) tertentu yang dipublikasikan. Inilah contoh kecil kenapa OAP di Papua Barat turut suarakan penolakan Otsus, karena OAP butuh bukti bukan semboyan,” ujar Yarollo.

Ia menilai, aspirasi penolakan Otsus merupakan hak demokrasi warga negara atas kurang maksimalnya pelayanan Otsus oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat semestinya tidak sensitif mendengar teriakan referendum. Tetapi, harus membuka ruang dialog bersama demi mencari solusi atas akar masalah yang terjadi di Tanah Papua selama ini.

“Hari ini Indonesia ada karena Papua, begitupun sebaliknya. Papua juga Indonesia, untuk itu tentu ada cara-cara bermartabat yang bisa ditempuh tanpa harus mengambil langkah sepihak untuk menentukan lanjut-tidaknya Otsus Papua,” kata Yarollo.

Terpisah, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menerangkan bahwa secara de facto, Otsus telah mengalami keberhasilan di Papua Barat. Salah satunya melalui penyaluran biaya pendidikan yang sudah berlangsung selama adanya gelontoran dana Otsus dari pemerintah pusat.

“Pada intinya, Pemerintah Papua Barat tetap dukung kelanjutan Otsus, karena selama ini sudah cukup memberikan keberhasilan,” pungkas Mandacan.(PB13)

**Berita ini Telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Senin 25 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.