Inforial

Ombudsman Buka Diri Terima Laporan Layanan Publik

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat menyatakan terbuka terhadap setiap persoalan masyarakat yang dilaporkan kepada pihaknya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Kami tidak menutup diri kepada siapapun apabila ada keluhan terkait pelayanan publik,” ujarn Asisten Pratama Ombudsman Papua Barat, Rosalina Selaya saat menerima Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Papua Barat, Maria Roslinde Minis, Senin (31/8/2020).

Menurut dia, pihaknya sangat mengapresiasi langkah PPUAD yang telah berkunjung ke kantor Ombudsman untuk menyampaikan eksistensi dari wadah yang menghimpun para penyandang disabilitas di daerah ini. Langkah tersebut  penting dilakukan karena negara bertanggungjawab memberikan ruang bagi mereka untuk berperan dalam domain publik termasuk dalam berpolitik.

“Sayangnya, pimpinan kami sedang ada agenda di luar kantor sehingga harapan dari teman-teman untuk bertemu langsung belum bisa tercapai,” kata Rosa.

Dirinya berharap agar ke depannya Ombudsman dapat membangun kerjasama dengan 0ara penyandang disabilitas di Papua Barat. Pihaknya juga ingin melibatkan para penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam proses pengawasan pelayanan publik.

“Mungkin ada agenda dari Ombudsman yang bisa menyertakan teman-teman ini. Jujur kami baru tahu kalau ada PPUAD di daerah ini” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PPUAD Maria Roslinde Minis mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan permohonan audiens dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat dan para asisten. Audiens dimaksud dilakukan untuk menyampaikan eksistensi mereka yang sudah 3 tahun di Papua Barat tanpa ada sentuhan dan perhatian dari pihak berwenang.

“Padahal organisasi kami ini jelas dan punya kepengurusan di pusat,” ujar Maria.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan audiens dengan KPU dan Bawaslu sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama Pengurus pusat di Jakarta. Selain itu pihaknya juga sudah menyampaikan permohonan untuk melakukan audiens dengan Gubernur Papua Barat dan juga Pimpinan DPR PB.

“Kami berharap secepatnya bisa segera beraudiensi dengan Pak Gubernur dan pimpinan DPR PB,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maria dan seorang teman lainnya menyerahkan sejumlah berkas PPUAD kepada Ombudsman. Berkas tersebut diantaranya Surat pendirian PPUAD dari Kesbangpol, SK Pengurus, NPWP, Akta Notaris, data pemilih disabilitas, program kerja PPUAD, serta MoU dengan Bawaslu dan MoU dengan KPU Pusat. (PB25)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 1 September 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.