Inforial

Ombudsman Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat melaksanakan Workshop Focal Point (Narahubung) di Manokwari, Kamis (3/5/2021). Kegiatan itu dalam rangka mengoptimalisasi percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan membentuk dan optimalisasi peran pejabat narahubung (focal point),

“Tujuannya adalah meningkatkan peran pengawas internal dalam pengelolaan pengaduan,” ujar Kepala Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk.

Dia mengatakan, pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya atau pegawai yang ditugaskan untuk mengelola setiap pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang mereka terima.

“Nah, masing-masing instansi penyelenggara pelayanan publik wajib membentuk unit pengelolaan pengaduan,” kata Musa.

Menurut Musa, setiap unit pengelolaan pengaduan tersebut harus menjamin tersedianya sarana pengaduan, petugas pengelola dan mekanisme pengelolaan pengaduan. Selain itu diperlukan adanya pelaporan pemantauan dan evaluasi, penyelesaian pengaduan, penilaian kinerja serta pembinaan dan pengawasan.

“Unsur-unsur tersebut menjadi bagian penting yang harus dipenuhi oleh setiap unit pengelolaan layanan,” terangnya.

Dia menuturkan, target pembentukan focal point di Papua Barat adalah untuk mengoptimalkan peran Inspektur Daerah sebagai pengawas internal pemerintah dan pejabat penghubung antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, dapat mengefektifkan koordinasi pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan dan pelaksanaan tindakan korektif berdasarkan rekomendasi Ombudsman pada pemerintah daerah dan instansi vertikal di Provinsi Papua Barat.

“Juga untuk mengefektifkan koordinasi pengawasan dan perbaikan pelayanan publik,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, selama ini terdapat banyak sekali persoalan masyarakat yang dilaporkan dan dikelola oleh Ombudsman Papua Barat. Semakin cepat penyelesaian laporan masyarakat yang diadukan, semakin besar pula jumlah aduan yang masuk. Hal itu diyakini sebagai kepuasan masyarakat akan layanan yang diberikan oleh Ombudsman. Secara normatif, kesungguhan Ombudsman Papua Barat dalam percepatan penyelesaian laporan masyarakat dibuktikan dengan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 67 Tahun 2020. Keputusan tersebut mengatur tentang klasifikasi baku mutu waktu penyelesaian laporan masyarakat.

“Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga jenis laporan yang ditangani Ombudsman Papua Barat yaitu laporan sederhana selama 60 hari, sedang 120 hari dan berat 180 hari,” sebut dia.

Musa menambahkan, dalam perjalanan  pengelolaan pengaduan pihaknya seringkali berhadapan dengan kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu yang terberat adalah keadaan geografis dan jangkauan lokasi di luar daerah Kabupaten Manokwari.

“Pembentukan penjabat penghubung (focal point) ini nantinya dapat memfasilitasi percepatan penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Juga mencegah terjadinya maladminitrasi guna pelayanan publik yang baik dan berkualitas kepada masyarakat,” pungkasnya. (PB25)

 

**Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 4 Juni 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.