Inforial

Papua Barat Hapus Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan BBNKB 2

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat menghapus pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas (BBNKB 2) mulai 15 Agustus hingga 15 Desember 2022.

Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 973/196/8/2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II.

“Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun, pada 17 Agustus 2022, Gubernur Papua Barat memberikan insentif kepada wajib pajak yang menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II,” tulis Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam Surat Keputusan yang ditetapkan di Manokwari, pada Senin (8/8/2022).

Paulus Waterpauw menerangkan, kewenangan untuk mengurangi dan menghapus pajak progresif dan BBN 2 sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBN 2. Pada pasal 12 ayat 1 UU HKPD, objek bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hanya untuk penyerahan pertama atas kendaraan bermotor.

“Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD juga sudah tidak mengenal penyerahan kedua. Artinya, BBN 2 ini sudah dibebaskan atau tidak dikenakan tarif. Walaupun ketentuan untuk PKB dan BBNKB ini, menurut UU, ini berlaku tiga tahun sejak UU ini ditetapkan. Namun pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini, karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak,” terang Paulus Waterpauw dalam surat keputusan itu.

Kepala Bapenda Papua Barat, Charles HP Hutauruk menyebutkan, tujuan dihapuskannya BBNKB 2 adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Papua Barat mengurus administrasi balik nama kendaraan yang telah membeli kendaraan bermotor dari pihak lain.

Charles Hutauruk menjelaskan, penghapusan itu penting dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan BBNKB 2 guna mendapatkan data potensi kendaraan bermotor yang lebih akturat.

“Sudah tentu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kebijakan tersebut menyatakan Wajib Pajak yang menunggak PKB selama 3-5 tahun hanya perlu membayar 2 tahun, sedangkan yang tunggakannya 5 tahun lebih hanya perlu membayar 3 tahun.

Ia lalu mengimbau masyarakat Papua Barat memanfaatkan keringanan ini sebaik mungkin agar izin kendaraan bermotor tidak dicabut.

“Bagi yang menunggak pajak sampai 5 tahun maka izin kendaraan bermotornya akan dicabut. Makanya manfaatkan bagi kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun agar izin kendaraan bermotor tidak dicabut atau dihapus,” katanya.

Adapun kebijakan pengurangan dan penghapusan pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas (BBNKB 2) di Papua Barat meliputi: Pertama, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Kedua, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB), yang meliputi: menunggak 3-5 tahun hanya dikenakan 2 tahun, dan menunggak 5 tahun dikenakan 3 tahun. Ketiga, bebas Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB 2). (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.