Inforial

Papua Barat Komitmen Dorong Pembangunan Ekonomi Hijau

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen terus mendorong pembangunan ekonomi hijau di daerah itu. Hal  itu dibuktikan dengan dideklarasikannya Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi sejak 2015. Deklarasi ini bertujuan untuk menjaga tutupan hutan sebesar 70% dan mempertahankan 50% dari total ruang wilayah pesisir dan laut untuk kawasan lindung.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menjelaskan, untuk mencapai target tersebut berbagai upaya berupa kebijakan dan regulasi dibuat Pemprov Papua Barat. Salah satunya menerapkan pembangunan investasi hijau dengan menetapkan tujuh komoditas unggulan daerah non-deforestasi yaitu Pala, Kakao, Kopi, Sagu, Rumput Laut, Pinang dan Ekowisata.

“Upaya-upaya ini bertujuan mendukung pembangunan rendah emisi di Provinsi Papua Barat,” kata Paulus Waterpauw dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala BRIDA Papua Barat, Charlie D. Heatubun, saat menghadiri acara Diseminasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan Berkelanjutan, region Pulau Papua, di Manokwari, Kamis (10/11/2022).

Menurut Paulus Waterpauw, pelibatan aspek demografi yang menekankan dinamika kependudukan menjadi  penting dalam paradigma ekonomi hijau. Pelibatan ini bukan hanya dari sisi kuantitas, namun yang jauh lebih penting adalah kualitas kependudukan itu sendiri.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berbenah untuk meningkatkan kapasitas terutama pada generasi muda agar menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi hijau di masa mendatang,” katanya.

Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia mengatakan, laju pertumbuhan penduduk merupakan tantangan sekaligus aset demografi untuk mewujudkan ekonomi hijau.

“Jumlah penduduk yang meningkat berimbas terhadap peningkatan kebutuhan pangan, energi dan lahan untuk tempat tinggal. Namun bisa jadi aset demografi untuk mewujudkan ekonomi hijau. Asalkan, ada keselarasan SDM dan SDA,” kata Maritje.

Menurutnya, penduduk sebagai subjek pembangunan harus mampu menjalankan penghidupannya dengan memanfaatkan SDA secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penduduk Papua Barat memiliki posisi yang menarik lantaran mata pencaharian sebagian penduduk berkaitan dengan alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.

“Terkait hal tersebut, harus ada kesadaran yang kuat sehubungan dengan pelestarian alam,” ujarnya.

Praktik ekonomi ramah lingkungan ini, kata Maritje, bahkan didukung oleh adat dan budaya, sebagai contoh dalam bentuk sasi atau pantangan menebang pohon Pala karena memiliki simbol sebagai seorang ibu.

“Dari sisi kebijakan Papua Barat juga telah dicanangkan sebagai provinsi konservasi dan telah didukung dengan berbagai regulasi baik Perda maupun Peraturan Gubernur,” jelasnya.

Peneliti Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – BRIN, Purwanto, menambahkan, sumber daya alam di Papua Barat merupakan modal dasar penghidupan masyarakat dan juga pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Ekosistem yang beragam dan keanekaragaman hayati yang tinggi  menjadikan pemanfaatan sumber daya alam menjadi penunjang kegiatan kegiatan ekonomi Papua Barat,” katanya.

Purwanto menyebutkan, ada dua tantangan pokok investasi hijau di Papua Barat, yaitu: Pertama, hilirisasi komoditi lokal dan penguatan identitas dari Kakao, Pala dan komoditas unggulan no-deforestasi yang lain, yang disinergikan dengan kegiatan pariwisata dan perikanan. Kedua, membangunan sistem agribisnis yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan budaya sehingga perlu ada Pendidikan kewirausahaan dan keterampilan.

“Dari segi demografi perlu dibangun model bisnis yang sesuai dengan bertumpu pada pemberdayaan generasi muda dan pemanfaatan teknologi,” katanya.

Acara Diseminasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia tersebut diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – dan Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berkolaborasi melakukan Kajian Kualitatif Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia. Sebuah kajian yang menelaah praktik ekonomi hijau di 34 provinsi di Indonesia. Kajian terlaksana dengan komposisi tim beranggotakan statistisi BPS dan peneliti BRIN. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.