Inforial

Pembangunan Daerah Wajib Perhatikan Dampak Lingkungan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Bidang (Kabid) Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Leonard Haumahu mengatakan, dalam setiap agenda pembangunan daerah wajib perhatikan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan.

“Urusan lingkungan merupakan urusan wajib yang tidak dapat disepelekan. Oleh karena itu, setiap usaha pembangunan di daerah tidak bisa menyepelekan dampak lingkungan yang ditimbulkan,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (8/12) pekan lalu.

Dijelaskan, kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa masalah lingkungan bukanlah urusan pilihan. Maka kajian mengenai AMDAL tentang rencana pembangunan harus mengacu pada perencanaan matang yakni, pra konstruksi, konstruksi dan juga operasi. Tiga tahapan tersebut kata Leo, disinkronkan dengan parameter lingkungan hidup yang ada yaitu tanah, air dan udara.

“Semua tahapan ini harus perlu dikaji. Jadi tidak ada tawar-menawar tentang masalah lingkungan. Karena salah satu dari komponen lingkungan ini mengalami kerusakan maka akan berpengaruh kepada komponen yang lain,” jelasnya.

Selain itu, menurut Leo, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah menginstruksikan upaya sistematis dan terpadu yang harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam UU tersebut tercantum jelas larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

“Termasuk pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kemajuan nasional dan daerah,” tambah dia.

Dikatakan, untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan di suatu wilayah, saat ini pemerintah menerapkan dua regulasi yang menjadi rujukan dalam memperoleh izin lingkungan yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan PP Nomor 24 Tahun 2018 .

“Investasi bisa masuk. Infrastruktur bisa dibangun. Tetapi lingkungan harus tetap dijaga. Untuk itu, tugas kami adalah melakukan kajian,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 14 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.