Inforial

Pembinaan Anak Berkelanjutan Sulit Terlaksana

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Program pembinaan terhadap mentalitas dan psikologi anak usai menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Manokwari, harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Seharusnya stakeholder terkait lebih berperan aktif dalam upaya pemulihan mental anak,” ujar Kepala LPKA Kelas II Manokwari Yulius Paath saat dikonfirmasi awak media di Kantor Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Senin (14/12/2020).

Dia melanjutkan, program pembinaan berkelanjutan itu bertujuan agar anak yang terlibat tindak pidana dapat meninggalkan kebiasaan buruk usai menjalani masa hukuman badan.

“Kita hanya penegakan hukum. Kita tidak bisa menyentuh setelah anak itu sudah dibebaskan,” ucap Yulius.

Semestinya, sambung dia, program pembinaan itu berjalan sinkron mulai dari anak masih berada dalam LPKA hingga dibebaskan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Sayangnya, selama ini belum ada peran signifikan dari instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan. Dia mengaku selama menjabat sebagai Kepala LPKA Kelas II Manokwari hampir 4 tahun, hanya Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan yang telah memberikan dukungan secara langsung.

“Ada yang sudah bebas kembali masuk ke LPKA karena mencuri lagi,” kata Yulius.

Ia menuturkan jumlah penghuni LPKA tahun 2018 sebanyak 15 orang. Tahun 2019 sebagian penghuni LPKA telah selesai menjalani masa hukuman dan sekarang tersisa 6 orang.

“Waktu mereka terlibat kasus itu masih dikategori anak. Sekarang ini usia mereka sudah dewasa, tapi masih bertahan di LPKA,” katanya.

Sementara, Aktivis Pemerhati Anak dan Perempuan di Manokwari Yoel Korowa menjelaskan pembinaan serta pendampingan terhadap anak yang pernah tersandung tindak pidana tidak hanya dari pemerintah daerah, melainkan peran lintas sektor termasuk orang tua anak itu sendiri.

Menurutnya, dengan pembinaan seperti pengembangan minat dan bakat akan meningkatkan daya kreativitas anak setelah menjalani hukuman selama di LPKA.

Namun dirinya menilai pembinaan yang tidak berjalan secara baik menimbulkan efek buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Sehingga, banyak anak kembali terlibat kasus kriminal.

“Ada pembinaan yang terputus. Itu yang menyebabkan anak kembali melakukan hal-lah yang merugikan dirinya,” ucap Yoel.

Menurut dia, pembinaan dan pendampingan anak merupakan tanggung jawab kolektif mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan.

Program pembinaan anak juga bisa dilakukan oleh kepolisian seperti adanya sosialisasi terkait kesadaran hukum. Dari sisi pemerintah daerah, instansi terkait harus menggulirkan program yang mampu mengasah daya kreativitas anak secara berkesinambungan. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 15 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.