Inforial

Pemda Diminta Serahkan Materi, Raperda Bagi Hasil Migas

MANOKWARI, PB News – Hingga saat ini rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembagian hasil minyak dan gas (Migas) tak kunjung ditetapkan. Padahal raperda tersebut merupakan usulan dari pihak legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya.

Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Pieters Kondjol, mengatakan, Biro Hukum Provinsi Papua Barat semestinya menyerahkan materi raperda tersebut lebih cepat, sehingga bisa diakomodir dalam pelaksanaan program legislasi daerah (prolega) tahun 2018 sebagai instrumen perencanaan program pembentukan perda yang harus disusun sistematis, terpadu dan terencana.

“Kita akan menyurat lagi untuk meminta materi raperda tentang bagi hasil migas. Kita sudah sempat membahasnya di tahun 2016 namun ditarik kembali oleh pemerintah dengan berbagai alasan,” ujar dia, ketika dikonfirmasi Papua Barat News, belum lama ini.

Dia menuturkan, akan dilakukan koordinasi baik lisan maupun dalam bentuk surat resmi kepada pihak pemerintah provinsi khususnya Biro Hukum Papua Barat.

“Kita akan usahakan pada tahun 2018 ini raperda tentang bagi hasil migas bisa ditetapkan,” katanya.

Menurut dia, pembentukan raperda bagi hasil migas merupakan solusi terbaik dalam menggenjot pendapat daerah dari hasil investasi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Papua Barat.

Sebagai informasi, raperda itu pernah dilakukan pembahasan namun tidak membuahkan keputusan final guna ditetapkan karena ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan berbagai alasan. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.