Inforial

Pemda Manokwari akan Genjot MCP 40 Persen

MANOKWARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, Henri Sembiring mengatakan Pemda Manokwari akan mendorong capaian monitoring center of prevention atau pelaporan capaian aksi pencegahan korupsi sebesar 40 persen pada akhir September 2022. Sebab hal tersebut merupakan permintaan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri.

Untuk mendorong MCP sebesar 40 persen, kata dia, pihaknya akan melakukan rapat tertutup dengan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Manokwari. “Tahun ini, hingga akhir Agustus 2022 kita sudah mencapai 33,37 persen,” ungkapnya, Rabu (31/8/2022).

Ia menjelaskan jika melihat kabupaten kota se-Papua Barat, MCP Manokwari di tahun 2021 berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Kaimana. Sembiring optimis bahwa tahun 2022 bisa melampaui Kaimana dan menduduki peringkat pertama.

“Target tahun ini harus bisa menempati peringkat pertama. Meskipun tahun lalu kita berada di peringkat ke dua, namun kita tidak boleh tepuk dada,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa di tahun 2021 sudah menindaklanjuti 81 temuan rekomendasi, tetapi BPK RI menerima serta telah tuntas sebanyak 79 temuan rekomendasi dan tersisa hanya dua. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan OPD karena tidak ada satupun yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari hasil temuan BPK tahun 2021.

“Kinerja pimpinan OPD sejak tahun 2004, masih banyak hutang yang belum menindaklanjuti oleh pimpinan OPD waktu itu tetapi wajib hukumnya pimpinan OPD yang sekarang harus menindaklanjuti,” sebutnya.

Sembiring meminta untuk pimpinan OPD agar menyamakan persepsi bahwa temuan di tahun-tahun sebelumnya bukan merupakan temuan dari pimpinan OPD saat ini namun wajib untuk menindaklanjuti sehingga penilaian terhadap Manokwari menjadi lebih baik.

“Jangan sampai ada omongan ini bukan zaman saya,” pintanya.

Pemerintah Manokwari telah menyelesaikan tindak lanjut 900 temuan rekomendasi dari 1300 temuan dari tahun 2005. Menindaklanjuti hal tersebut merupakan bukan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tetapi tupoksi di masing-masing OPD.

“Kebanyakan rekomendasi temuan dari BPK RI terkait dengan administrasi. Contohnya diminta SOP, kita menjawab saja sudah ada SOP namun tidak melaporkan SOPnya. Tetapi dalam temuan rekomendasinya tidak dihapus,” katanya mencontohkan.

Senada, Kepala Inspektorat Manokwari, Khumaidi mengungkapkan bahwa tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI merupakan tanggung jawab OPD. Inspektorat hanya memfasilitasi, mendorong dan membantu untuk menstandarkan agar temuan dari masing-masing OPD dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan pemeriksa.

“Ke depan tanggung jawab kita masih banyak karena kita ditinggali temuan-temuan yang sudah cukup lama,” ungkapnya.

Ia mengatakan ketika Inspektorat turun melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tidak ingin mendengar ada penyampaian bahwa temuan lama. Tugas penyelesaian ada di pimpinan OPD meskipun temuan tersebut sudah lama (pimpinan OPD lama).

“Kalau tidak ditindaklanjuti temuan BPK RI tersebut maka tidak akan pernah berubah dan setiap tahun menjadi bawaan di LHP BPK RI,” ujarnya.

Ia berharap tidak terjadi temuan berulang.  Menurutnya, jika dilihat dan dicermati, hasil temuan BPK RI itu banyak temuan yang berulang. Ada empat status tindaklanjut yakni status pertama sudah sesuai ketika menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI. Status dua yaitu sudah kita tindak lanjuti tetapi belum belum selesai. Status tiga yaitu belum melakukan tindak lanjut rekomendasi. Status empat yaitu temuan-temuan yang sudah tidak bisa lagi kita tindak lanjuti karena tidak relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya ada temuan di tahun 2014 namun belum selesai tindak lanjutnya.

“Saat menjadi sampel pertanggungjawaban selalu benar dan tidak menyimpang,” pungkasnya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.