Inforial

Pemda Usulkan Dua Ranperda Pengendalian Minuman Beralkohol

MANOKWARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Manokwari mulai mengendalikan peredaran minuman beralkohol, melalui dua rancangan peraturan daerah (Ranperda). Yakni, ranperda tentang pengendalian minuman beralkohol dan ranperda tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Kedua ranperda itu telah diusulkan bersama sepuluh ranperda lainnya, guna ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari, menjadi perda.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan, pengendalian minuman beralkohol diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun dan masyarakat setempat.

Sebab, selama ini larangan peredaran minuman beralkohol tidak berjalan maksimal.

“Larang bisa, tapi faktanya banyak orang yang bermain,” ucap Hermus saat dikonfirmasi awak media, pekan lalu.

Selain itu, regulasi pengendalian minuman beralkohol akan memberikan manfaat bagi daerah baik dari aspek ekonomi maupun keamanan.

Sedangkan minuman keras lokal termasuk oplosan, pemerintah tetap tidak memberikan izin.

“Kalau miras lokal itu, kadar alkoholnya tidak ada takaran. Tetap kami larang,” jelas dia.

Ia melanjutkan, pemerintah telah membentuk satuan tugas pengendalian minuman beralkohol. Supaya, implementasi dua regulasi yang sedang diusulkan berjalan sesuai ekspektasi.

Satuan tugas tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

“Konsumsi minuman keras lalu ugal-ugalan, buka musik besar mengganggu tetangga, itu yang kita kendalikan,” jelas Hermus.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Unipa Manokwari, Rully Wurarah, menjelaskan, pengendalian minuman beralkohol harus mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung (Social cost).

Apabila level human capital (sumber daya manusia, red) masih rendah,  maka social cost akan jauh lebih tinggi.

Artinya, biaya rehabilitasi dampak sosial lebih besar dibandingkan pendapatan atas retribusi miras.

“Kalau di daerah-daerah yang human capital tinggi, tidak ada masalah,” jelas dia.

Menurut Rully, pemerintah juga perlu melakukan kontrol atas distribusi barang dan jasa baik melalui udara, laut maupun darat.

Oleh sebabnya, diperlukan lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan melakukan kontrol, khususnya distribusi minuman beralkohol.

“Kalau ada retribusi penjualan, otomatis harga jual akan naik setelah memperhitungkan biaya-biaya ongkos kirim,” terang dia.

Menurut Rully, penegakkan hukum atau sanksi (punishment) atas pelanggaran yang diatur dalam perda, harus diimplementasikan.

“Kalau ada perda, ya punishment ada juga,” pungkas Rully Wurarah. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.