Pemerintah Diminta Bangun Gedung DPRPB dan MRPB
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah pusat diharapkan dapat melanjutkan rencana untuk membantu pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), setelah gedung lama ludes terbakar pada 19 Agustus 2019 silam.
Ketua DPRPB Orgenes Wonggor mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memprioritaskan usulan pembangunan gedung legislatif ke dalam program pembangunan strategis nasional. Selain gedung DPRPB, pemerintah pusat pun diharapkan dapat merealisasikan usulan pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang juga tetbakar saat demonstrasi anti rasial di Manokwari, 2019 lalu.
“Kami minta agar pemerintah pusat serius membangun kantor definitif DPRPB dan MRPB secepatnya,” ujarnya di Manokwari, Rabu (21/4/2021).
Orgenes mengakui, kinerja DPRPB pasca-terbakarnga gedung sangat tidak efektif. Sebab, setiap agenda rapat kerja bersama pemerintah selalu dilaksanakan di hotel. Hal ini menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya operasional sekretariat DPRPB, sementara produk legislasi prioritas bagi daerah belum tercapai.
“Pembangunan kantor definitif harus dilakukan sehingga kinerja dua lembaga perwakilan masyarakat di daerah berjalan maksimal,” bebernya.
Menurut Orgenes, gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah wajib mendorong percepatan realisasi pembangunan gedung kantor definitif. DPRPB dan MRPB adalah dua lembaga penting di daerah yang menjadi ujung tombak dalam membahas dan menyelesaikan persoalan di tanah Papua.
“Peranan vital dua lembaga ini harus menjadi pertimbangan penting pemerintah untuk segera membangun gedung definitif,” terang Politisi Partai Golkar itu.
Dia berharap usulan pembangunan gedung definitif DPRPB dan MRPB segera terwujud pada 2022. Pasalnya dalam program prioritas nasional pemerintah di tahun 2021 tidak terakomodir. Keberadaan DPRPB dan MRPB bagi daerah sangat penting karena menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat di Papua Barat.
“Pemerintah pusat jangan menutup mata dengan kondisi ini dan harus secepatnya mengambil langkah konkret membangun gedung kantor definitif,” pungkasnya. (PB22)
**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 22 April 2021
