Inforial

Pemerintah Diminta Gunakan Hasil Pertanian Rakyat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengoptimalkan potensi pertanian masyarakat, terutama petani yang merupakan orang asli Papua (OAP) di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Anggota DPR Papua Barat, Abdullah Gazam, menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi tidak stabil akibat masuknya serangan pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian serius. Sekretaris Fraksi Kebangkitan Nurani tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya dalam beberapa hari ini berkeliling ke pasar-pasar tradisional dan berdialog dengan para petani dan pedagang yang menjual langsung hasil kebunnya. Dirinya menilai bahwa stok bahan pangan lokal seperti singkong, keladi dan umbi-umbian lainnya cukup banyak dan bahkan melimpah saat ini, sehingga perlu mendapat tanggapan serius dari pemerintah.

“Secara kelembagaan di DPR, kami akan dorong agar tawaran ini dapat diterima dan direalisasikan sesegera mungkin,” ujar dia saat dikonfirmasi awak media di Manokwari melalui pesan WhatsApp, Sabtu (25/4/2020).

Dia melanjutkan, hampir semua aspek sosial ekonomi masyarakat terganggu dengan semakin menyebar dan bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Aspek yang lebih terasa ketidakstabilannya saat ini adalah ekonomi.

Menurut Gazam, dampak dari sisi ekonomi yang terasa saat ini seperti tidak maksimalnya para petani menjual hasil pertaniannya ke kota akibat larangan bepergian ke luar rumah serta intensitas transaksi jual beli di pasar yang semakin lesu akibat jumlah penghasilan masyarakat yang semakin berkurang.

“Hampir semua orang mengalami kesusahan seperti tukang ojek yang kesulitan mendapatkan penumpang, banyak toko dan kios yang tutup, banyak tenaga kerja yang di-PHK. Akumulasi dari semua itu mengakibatkan geliat perekonomian kita saat ini berjalan lambat,” ujar dia.

Bilamana tidak segera diatasi, akan berdampak buruk bahkan masyarakat diprediksi tak mampu membeli kebutuhan makanan. Di sisi lain, bantuan yang dikucurkan pemerintah dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Sehingg, pemerintah perlu memikirkan langkah antisipatif lainnya guna meredam dampak yang lebih besar.

“Jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dengan regulasi yang ada saat ini, maka bisa jadi akan timbul kecemburuan di antara masyarakat juga terhadap pemerintah,” ujar Gazam.

Dia mengisyaratkan agar pemerintah jeli melihat situasi ini dengan menawarkan agar memberdayakan potensi pertanian masyarakat petani terlebih OAP yang kebanyakan menanam hasil kebun seperti singkong, keladi dan jenis umbi-umbian lain yang bisa dijadikan sebagai bahan pangan untuk menggantikan beras yang semakin mahal.

“Jadi hasil kebun petani tersebut dibeli oleh pemerintah kemudian dibagikan kepada masyarakat umum yang terkena dampak Covid-19 ini. Dengan membeli hasil kebun petani, pemerintah telah ikut secara langsung membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kemudian berdampak pada perputaran ekonomi yang kembali berjalan normal,” pungkas dia.(PB25)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.