Pemerintah Prioritaskan Pembahasan Delapan Ranperda
- Terkendala anggaran
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Biro Hukum Setda Papua Barat mengungkapkan kebijakan refocusing anggaran untuk penangaan pandemi, berimbas pada pengurangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas dalam tahun ini.
“Kita realistis dengan anggaran yang ada, karena tahun ini alokasi anggaran turun,” kata Kepala Biro Hukum Papua Barat Roberth Hammar, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Senin (24/5/2021).
Dia menjelaskan, jumlah ranperda yang rencana dibahas semulanya ada 25. Namun, mengalami penurunan menjadi 15 ranperda yang nanti akan dibahas. Dari 15 itu, ada delapan ranperda yang menjadi usulan prioritas.
“Dibahas bersama DPR Papua Barat,” ujar dia.
Robert optimis, pembahasan delapan ranperda prioritas antara eksekutif dan legislatif berjalan sesuai rencana. Salah satu ranperda tersebut adalah revisi usulan pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
“Pada tahap pertama kita fokus delapan ranperda dulu, untuk dibahas bersama DPR,” paparnya.
Ia menjelaskan, ada delapan ranperda yang diprioritaskan itu mengingat batas waktu penggunaannya semakin dekat. Sehingga, tidak mengorbankan pemerintah daerah.
Untuk itu, dukungan dari sisi anggaran sangatlah penting dalam kelancaran Namun, kualitas dan manfaat peraturan daerah tidak dapat dikesampingkan demi tercapainya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR.
“Kita tidak dapat mengusulkan pembahasan banyak sementara anggaran terbatas,” ujar Roberth.
Dia menjamin proses pembahasan ranperda prioritas yang telah disepakati bersama DPR akan diselesaikan tahun 2021. Tahap pertama, delapan prioritas akan dirampungkan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pembahasan ranperda prioritas lainnya.
“Kita berusaha agar 15 usulan prioritas ranperda dapat selesai,” pungkasnya.(PB22)
**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 25 Mei 2021
