Inforial

Pemkab Manokwari Antisipasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai mengantisipasi pengalihan fungsi lahan pertanian di kawasan Warmare, Prafi hingga Masni (Wapramasi).

Sebab, alih fungsi lahan merupakan ancaman serius terhadap ketahanan dan kemandirian pangan.

Bupati Manokwari Hermus Indou, mengatakan, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menyelamatkan lahan-lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi. Selain menyosialisasikan pemanfaatan lahan, pemerintah akan membatalkan penerbitan sertifikat lahan produktif yang dialihfungsikan.

“Saya sudah koordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Badan Pertanahan, untuk tidak sama sekali terbitkan sertifikat,” ucap Hermus saat dikonfirmasi awak media, Selasa sore (24/5/2022).

Ia mengakui, ada beberapa lahan pertanian maupun perkebunan di kawasan itu dipaksakan untuk dialihfungsikan ke penggunaan lainnya. Kondisi ini jika tidak segera dicegah, maka dapat munculkan masalah ketahan pangan di Kabupaten Manokwari.

“Suatu ketika jumlah penduduk kita sudah banyak, tapi lahan sudah dialihfungsikan ya pangan akan jadi masalah,” tuturnya.

Alih fungsi lahan pertanian berefek terhadap produksi pangan semakin minim, kerusakan lingkungan serta kesejahteraan petani mulai terganggu.

Dampak lainnya, daerah ketergantungan suplai pangan dari luar. Tentu hal tersebut menimbulkan lonjakan harga jual pangan dan inflasi komoditi pangan yang tak terkendali.

“Ini perekonomian masyarakat akan semakin sulit,” ucap dia.

Pemerintah daerah, kata Hermus, sementara melakukan identifikasi jumlah lahan produktif yang telah dikonversi oleh masyarakat tanpa izin dari pemerintah setempat. Karena, pengalihan fungsi tidak sesuai tata ruang wilayah sangat merugikan daerah.

“Intinya Pemerintah Kabupaten Manokwari sangat tegas memproteksi semua lahan pertanian,” tutur Hermus.

Dilansir dari laman Direktorat Jendral (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, sebanyak 30 provinsi telah memiliki naskah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perda RTRW tersebut juga mengatur Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 29.195 hektare.

Namun, baru 26 provinsi dan 107 kabupaten yang sudah memiliki naskah Perda LP2B.(PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.