Inforial

Pemkab Mansel Optimis Pertahankan Predikat WTP

RANSIKI – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) optimis tahun ini bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sebelumnya, Pemkab Mansel sukses mempertahankan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut mulai 2019 hingga tahun 2021.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mansel, Hengky V. Tewu mengatakan saat ini BPK tengah melakukan audit terperinci dari LHP dan LKPD Pemkab Mansel Tahun 2022. Audit terperinci tersebut dijadwalkan akan rampung pada 4 Mei 2023.

“Sesuai tahapan yang ada, sekitar Juni 2023, kita sudah bisa menerima hasil berupa opini dari BPK,” kata Hengky Tewu, Rabu (26/4/2023).

Tewu menyebut, dari proses audit terperinci yang sedang berjalan, dirinya optimis Pemkab Mansel akan kembali meraih opini WTP. Ia berujar, kalau opini WTP tersebut terealisasikan, maka akan menjadi kali keempat secara berturut-turut.

“Sepanjang ini lancar (proses audit terperinci, red). Tapi kita ada beberapa pergantian estafet di OPD. Terkadang yang menerima estafet itu merasa belum begitu mengetahui, sementara yang sudah menyerahkan merasa sudah bukan urusannya. Makanya kita terus coba dorong,” ujarnya,

Meski optimis meraih WTP, Tewu menilai masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi khususnya terkait kedisiplinan akan pencatatan aset, serta laporan pertanggungjawaban terkait program yang sudah terlaksana.

“Kemudian contohnya soal pemberian hibah. Pada saat kita memberikan hibah, seharusnya ada naskah perjanjian hibah. Terkadang ada yang melewatkan bukti ini. Kadang-kadang mereka tidak simpan naskah perjanjian hibah ini, atau ada simpan tapi tercecer. Itu yang sering bermasalah. Kemudian pencatatan aset, ada yang pegawainya berpindah, misalnya laptop dia tetap bawah. Kalau misalnya masih dalam tugas fungsi, khususnya laptop bisa ditoleransikan, tapi harus dicatat. Harus ada surat menyurat ke instansi awal agar pencatatan aset di sana hapus, dan aset di tempat baru yang ditambah ini yang bisa mengganggu,” ujarnya.

“Proses-proses di kita semakin membaik. Sekarang kalau soal bukti realisasi relatif berkurang, karena pada saat proses verifikasi pencairan kita sudah minta bukti, jadi relatif berjalan dalam verifikasi itu. Kalau di masa lalu terkadang kita masih toleransi. Tapi makin kesini makin kita tidak bolehkan kalau pertanggungjawabannya belum oke,” tukasnya. (ADK)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.