Inforial

Penandatanganan KUA-PPAS RAPBD 2021 Tertutup

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penandatangan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun 2021, dilakukan secara tertutup.

Agenda antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat itu diselenggarakan di salah satu ruangan hotel di Manokwari, pada Selasa (9/2/2021), sekitar pukul 13.50 WIT.

Sejumlah awak media yang hendak meliput agenda tersebut, tidak diizinkan untuk masuk ke ruangan yang digunakan untuk penandatangan dokumen KUA-PPAS RAPBD Papua Barat tahun anggaran 2021.

“Wartawan jangan masuk,” ujar salah satu staf yang bertugas sebagai penerima tamu.

Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor yang dikonfirmasi sejumlah awak media, enggan membeberkan secara rinci tentang agenda tersebut. Ia juga tidak dapat memastikan apakah dokumen KUA-PPAS itu sudah disepakati atau belum.

“Hal itu (Penandatanganan KUA-PPAS, red)  saya belum bisa bicara. Bukan batal tapi saya belum bisa ngomong soal itu, nanti dulu. Ada waktunya saya bicara,” ujar Wonggor.

“Kita masih bicara-bicara, soal KUA-PPAS ada waktunya dulu baru saya bicara,” kata dia menambahkan.

Wonggor menjelaskan, sesuai dengan jadwal DPR Papua Barat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka lima komisi masih menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi yang menjadi mitra masing-masing komisi.

RDP dilakukan sejak Senin sampai Kamis (8 – 11 Februari 2021).

“Agenda DPR itu masih hearing dengan OPD yang menjadi mitra masing-masing komisi,” jelas dia.

Ia melanjutkan, pelaksanaan RDP menjadi hal yang sangat penting agar rencana kerja tahun 2021 yang diusulkan oleh OPD dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat Musa Yoseph Sombuk menilai sikap  eksekutif dan legislatif dalam melakukan penandatanganan dokumen KUA-PPAS bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apalagi agenda itu berkaitan anggaran yang nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Semestinya awak media sebagai perpanjangan tangan publik harus diberikan akses supaya dipublikasi lewat pemberitaan. Jika penandatangan itu dilakukan tertutup, maka patut dipertanyakan.

“Ini aneh, atau ada sesuatu yang perlu disembunyikan dari media supaya publik tidak mengetahui,” ucap Musa.

Kondisi ini, kata dia, menunjukan fenomena masalah transparansi yang kerap terjadi di tubuh pemerintahan di Papua Barat.

“Hampir semua informasi yang publik harus tahu, sulit diakses. Ini juga dikeluhkan oleh teman-teman NGO,” tutur dia.

“Tindakan-tindakan koruptif itu dimulai dari ketidaktransparan,” jelas dia lagi.

Di tengah masa pandemi, sambung Musa, seluruh proses pembahasan rancangan anggaran perlu diketahu publik melalui pemberitaan media massa. Sehingga, program kerja dari instansi pemerintah daerah lebih diprioritaskan dan tepat sasaran.

“Media itu sarana bagi publik untuk mengetahui apa yang sedang dipersiapkan pemerintah. Kalau media saja tidak diberikan akses, bagaimana publik bisa tahu,” tutur Musa.

Dia berharap pihak eksekutif dan legislatif segera memberikan klarifikasi alasan agenda penandatangan dokumen KUA-PPAS RAPBD Provinsi Papua Barat tahun 2021 dilakukan secara tertutup. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 10 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.