Pencegahan Stunting Tetap Harus Jadi Prioritas Saat Pandemi
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menggelar apel siaga yang dilaksanakan secara virtual bersama seluruh Kantor Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia secara serentak, pada Senin 21 Juni 2021.
Apel siaga secara virtual dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan peringatan Hari Keluarga Berencana Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2021.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat telah terjadi kenaikan kasus stunting di Papua Barat pada 2019 lalu sebanyak 7.888 kasus dan naik di tahun 2020 selama pandemi Covid-19 mencapai 9.036 untuk Papua Barat.
Kepala Bidang Keluarga Berencana Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Stevanus Rande mengatakan penanganan stunting atau kekerdilan harus tetap menjadi prioritas meskipun di tengah pandemi Covid-19. Karena apel siaga virtual ini difokuskan pada aspek penanganan stunting dalam keluarga-keluarga muda.
“Keluarga Keren Cegah Stunting adalah tema yang diangkat dalam perayaan puncak Hari Keluarga Berencana Nasional pada 29 Juni,” ujarnya kepada awak media di Manokwari, Senin 21 Juni 2021.
Stevanus menyebutkan penanganan dan pencegahan stunting pada anak masih menjadi prioritas utama pemerintah pusat.
“Isu stunting jangan sampai tenggelam dengan adanya pandemi Covid-19, program pencegahan stunting, terutama di pelayanan primer pada anak jangan sampai menurun,” katanya.
Lebih lanjut, kata Stevanus, upaya mendorong keluarga sejahtera melalui pendampingan dan sosialisasi pengaturan jarak kelahiran juga terus dilakukan oleh BKKBN. Pengaturan kelahiran tidak berarti pembatasan kelahiran baru, tapi pengaturan jarak kelahiran antara anak pertama dan kedua. Sehingga tidak berdekatan dan menyebabkan terjadinya beban keuangan keluarga. Karena faktanya banyak keluarga dengan ekonomi kecil justru dengan angka kelahiran tinggi dan berdekatan.
Karena itu menurutnya, penggunaan kontrasepsi (akseptor) bisa diberikan kepada masyarakat khususnya pasangan usia muda dan subur untuk menggunakan akseptor sesuai ketentuan dan kebutuhan.
“Selain program pemulihan ekonomi daerah, pemerintah juga fokus pada tumbuhnya generasi baru bebas stunting melalui pendampingan kepada pemuda dan kelompok ibu-ibu usia subur dalam mengatur jarak kehamilan dan menyusui,” terang Stevanus.
Dia mengakui, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk di Papua Barat, berdampak langsung bagi meningkatnya jumlah kasus stunting di Papua Barat. Hal ini dikarenakan kemampuan masyarakat (keluarga) dalam memenuhi kebutuhan makan minum dan gizi bagi anak-anak. Akibatnya terjadinya kenaikan kasus stunting yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 sebanyak 7.888 kasus, namun pada tahun 2020 atau selama pandemi Covid-19 naik menjadi 9.036 kasus.
“Peningkatan angka kasus stunting di Papua Barat harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, dalam sambutanya pada apel siaga virtual menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam memberantas stunting di Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan pencegahan stunting hingga ke tingkat paling rendah yakni Keluarga.
“Pengaturan usia kelahiran, pengaturan jarak menyusui hingga perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya mendorong percepatan eliminasi stunting di tanah air,” paparnya.(PB22)
**Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 22 Juni 2021
