Pendidikan Kespro Fokus Dampingi Remaja
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pendidikan Kesehatan Reproduksi (Kespro) menjadi fokus pendampingan bagi para remaja. Mengingat remaja merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam memasuki usia perkawinan.
“Remaja perlu mendapatkan pendampingan yang rutin terkait Kespro ini. Terutama remaja perempuan karena mereka harus menyiapkan diri secara matang untuk menjadi seorang Ibu,” ujar Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Yarollo di Manokwari, Selasa 8 Juni 2021.
Dia mengatakan, pendidikan Kespro juga merupakan salah satu Program Prioritas Nasional (Pro PN) yang digencarkan Pemerintah dalam 3 Tahun terakhir. Program itu ditandai dengan membuka Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) hingga ke kampung-kampung. Sasaran pendampingan tidak saja kepada para remaja, tetapi juga kepada orangtua yang memiliki anak usia remaja.
“Melalui program ini, mereka difasilitasi untuk mendapatkan edukasi yang berkaitan dengan Kespro. Juga pemahaman tentang gizi bagi remaja perempuan sebagai calon ibu,” kata dia.
Philmona mengungkapkan, selain edukasi tentang Kespro, pihaknya juga terus berupaya melakukan sosialisasi perihal standar usia perkawinan bagi para remaja. Karena perkawinan di usia yang terlalu muda akan sangat berdampak bagi tumbuh kembang serta pola asuh terhadap anak di kemudian hari.
“Usia perkawinan juga menjadi salah satu indikator penyebab stunting di Indonesia. Belum lagi, pada usia itu mereka belum banyak memahami pola asuh anak dalam keluarga karena minimnya pendampingan,” imbuhnya.
Usia perkawinan ideal yang direkomendasikan pemerintah melalui BKKBN, lanjut Philmona, adalah pada usia 21 Tahun bagi perempuan untuk menikah dan memiliki anak. Sedangkan usia perkawinan ideal bagi laki-laki adalah 25 Tahun.
“Karena menikah di usia terlalu muda pasti akan banyak resikonya,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, untuk menjalankan program tersebut, pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas para pengelola di daerah dan juga para kader di lapangan. Dalam upaya peningkatan kompetensi tersebut, BKKBN juga melibatkan Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis yang berhubungan langsung dengan kesehatan reproduksi.
“Kami di Provinsi hanya sebatas memfasilitasi, memonitoring dan mengevaluasi. Sedangkan yang melaksanakan dan mengelola adalah teman-teman di Kabupaten/Kota. Ditambah dengan para kader yang ada di lapangan,” tutup Philmona. (PB25)
**Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 10 Juni 2021
