Inforial

Pengembalian Empat Distrik Tambrauw ke Manokwari Sudah Disepakati

MANOKWARI – Persoalan tapal batas wilayah Kabupaten Manokwari dan Tambrauw akhirnya terselesaikan. Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan Komisi II DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk mengembalikan empat distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw yang kini sudah berkembang menjadi 11 distrik kembali ke Kabupaten Manokwari.

“Persoalan ini adalah masalah hukum dan penyelesaiannya juga secara hukum,” kata Hermus di Manokwari, Kamis (8/9/2022).

Hermus menerangkan penyelesaian tapal batas tersebut akan menjadi rujukan untuk menetapkan tapal batas wilayah Provinsi Papua Barat dan DOB Provinsi Papua Barat Daya.

Sebelum 21 September 2022 sudah harus digelar musyawarah adat dengan menghadirkan Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan Manokwari serta masyarakat. Musyawarah adat ini akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Kita akan sepakati untuk 11 distrik tersebut dikembalikan menjadi wilayah Kabupaten Manokwari dan nanti akan ditindaklanjuti dengan keputusan-keputusan pemerintah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” terangnya.

Hermus meminta agar penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya memperhatikan keseimbangan cakupan wilayah di Papua Barat. Jangan sampai terjadi pemekaran tersebut mematikan Papua Barat sebagai provinsi induk.

“Saya mengimbau masyarakat yang ada di 11 distrik tersebut menahan diri. Kita percaya bahwa pada waktu yang tepat 11 distrik akan kembali ke Kabupaten Manokwari,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum membatalkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Putusan MK hanya membatalkan Undang-Undang nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw, tetapi tidak membatalkan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari.

“Sehingga empat distrik tersebut masih termasuk wilayah kita (Kabupaten Manokwari, red). Secara yuridis Kabupaten Manokwari masih mempunyai kedudukan hukum yang kuat di empat distrik tersebut. Kecuali pada saat itu MK membatalkan UU nomor 56 tahun 2008 dan juga membatalkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1969,” papar Hermus. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.