Pengumuman Hasil Seleksi Bintara Otsus Harus Transparan
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pengumuman hasil seleksi Bintara Otsus Polda Papua Barat tahun 2021 harus dilakukan secara transparan. Hal tersebut akan sangat berdampak terhadap penilaian masyarakat terhadap afirmasi atau keberpihakan pemerintah terhadap rakyat Papua Barat.
“Pengumuman hasil seleksi harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan harus sesuai dengan kuota penerimaan yang diusulkan,” ujar tokoh pemuda Arfak Yosua Sayori di Manokwari, Senin 10 Mei 2021.
Yosua yang juga merupakan salah satu anggota tim pejuang Bintara Otsus tahun 2018 di Mabes Polri mengatakan, tujuan utama dari program penerimaan Bintara Otsus adalah memberikan kesempatan lebih besar kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk membangun bangsa dan daerah. Untuk itu, pemerintah sudah menetapkan kuota penerimaan yang lebih besar kepada OAP dengan prosentase mencapai 70%.
“Jadi jumlah yang mewakili OAP harus menjawab prosentase yang sudah ditetapkan dari total 1500 orang itu,” kata dia.
Dia menjelaskan, selain penetapan kuota 70% untuk OAP, kuota penerimaan Bintara Otsus juga diberikan kepada anak-anak Papua Barat yang salah satu orangtua merupakan OAP sebesar 20%. Sementara kuota 10% yang tersisa diberikan kepada anak-anak Non-OAP yang lahir dan besar di tanah Papua Barat.
“Jadi semua harus dibuka ke publik. Sampai sekarang belum ada informasi yang disampaikan kepada publik soal itu. Padahal ada beberapa tahapan seleksi yang sudah diumumkan kelulusannya,” ungkapnya.
Dirinya berharap, para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan penerimaan Bintara Otsus seperti Gubernur, Kapolda, Ketua DPR Papua Barat dan Ketua MRP untuk berkoordinasi secara kontinyu dalam proses seleksi sampai dengan penetapan hasil nanti. Hal tersebut penting dilakukan agar apabila kuota yang ditentukan tidak dapat dipenuhi karena faktor-faktor tertentu, dapat segera dicarikan jalan keluar.
“Misalnya, untuk OAP banyak yang tidak lulus di tes kesehatan. Maka Gubernur, Kapolda, Ketua DPR dan Ketua MRP harus mencari jalan keluarnya. Apakah harus kembali menerima lagi calon siswa untuk seleksi ulang atau bagaimana? Begitu juga dengan kuota untuk kriteria lainnya” pungkasnya. (PB25)
Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 11 Mei 2021
