Inforial

Perampasan Tanah di Papua Barat Masih Terus Terjadi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Perampasan kepemilikan tanah (Land Grabbing) di  Papua Barat masih terus terjadi. Perampasan lahan berpotensi menjadi mimpi buruk dengan adanya kebijakan Negara tentang Undang Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Koordinator Advokasi dan Program Land Grabbing (Perampasan Tanah) Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, Beatrix Kasihiw mengatakan, praktek perampasan tanah di Papua Barat terjadi melalui pemberian izin usaha kepada perusahaan. Menurutnya pemberian izin usaha menjadi pintu masuk maraknya perampasan lahan masyarakat adat.

“Pemberian izin usaha melalui pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadi celah terjadinya perampasan tanah,” ujarnya di Manokwari, Kamis (17/12/2020).

Beatrix menyebutkan pemberian izin kepada perusahaan memberikan kelonggaran bagi perusahaan menguasai tanah masyarakat. Selain menguasai lahan, perusahaan juga melakukan pembabatan hutan dengan alibi pembukaan lahan. Dia menyatakan dalih pembukaan lahan operasional makin mempertinggi potensi pembabatan hutan skala besar.

“Pemberian izin membuka praktek ilegal logging bertumbuh subur di Papua Barat,” urainya.

Ia menambahkan pentingnya dilakukan riset atau penelitian lapangan berbasis data. Riset merupakan dasar bagi kerja advokasi sebuah masalah perampasan lahan. Bagi dia proses advokasi tidak dapat dilakukan tanpa bersandar pada riset/data. Setelah terkumpul data barulah proses advokasi dan investigasi masalah dapat dilakukan bersama dengan masyarakat.

“Riset data menjadi pedoman awal dalam proses kerja selanjutnya,” tandasnya.

Senada dengan itu, Staf Bidang Advokasi JERAT Papua, Ronal Manufandu menyatakan, saat ini ada sejumlah perusahaan yang bergerak dalam praktek Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah mengantongi izin baik yang sedang bekerja dan yang akan bekerja di Papua Barat. Situasi ini akan  menyulitkan masyarakat adat yang menjadi pemilik hak ulayat.

“Saat ini sejumlah ruang hidup masyarakat sedang dicaplok oleh pengusaha dan ini harus diberitahu kepada mereka,” terangnya.

Pihaknya berharap adanya kerja sama dan koordinasi antara masyarakat adat dan LSM serta pemerintah. Karena banyak investasi yang masuk ke Papua Barat melalui kepala daerah. Sehingga upaya memproteksi terjadinya perampasan lahan warga di daerah harus menjadi komitmen dan fokus seluruh pihak.

“Upaya pencegahan harus terus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak di daerah, termasuk kepala daerah mulai dari gubernur, walikota dan bupati,” pungkasnya. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 18 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.