Percepatan Penanganan Tengkes di Papua Barat Membutuhkan Peran Multipihak
MANOKWARI – Prevalensi kasus tengkes atau stunting di Papua Barat masih jauh di atas angka prevalensi nasional, yakni 30 persen dari rata-rata nasional sebesar 24,4 persen. Sebab itu, persoalan tengkes di Papua Barat memerlukan perhatian bersama. Upaya percepatan penurunan angka tengkes terus dilaksanakan.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo mengatakan, Papua Barat termasuk daerah paling tinggi angka prevalensi kasus tengkes di Indonesia, dengan angka prevalensi 30 persen. Sebab itu, penurunan kasus tengkes di Papua Barat terus diupayakan agar dipercepat.
Saat ini masih terdapat dua kabupaten di Papua Barat yang angka prevalensi kasus tengkes masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Papua Barat, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak mencapai 51,5 persen dan Kabupaten Manokwari mencapai 36,6 persen.
Penurunan angka tengkes juga menjadi bagian dari upaya nasional. Pusat menargetkan penurunan angka tengkes nasional sebesar 14 persen pada 2024.
”Melalui tim percepatan penurunan stunting, yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak swasta dan pihak perguruan tinggi serta kalangan media massa, kami di Provinsi Papua Barat bergerak bersama dalam upaya menurunkan angka kasus stunting di Papua Bara,” Philmona dalam acara talkshow spesial HUT ke-1 TribunPapuaBarat.com dengan tajuk “Percepatan Penanganan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat” di Manokwari, Jumat (30/6/2023).
Philmona menambahkan, selain secara nasional, pemerintah juga membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) di daerah sebagai upaya mengakselerasi program penanganan stunting hingga ke tingkat desa.
“Tim sudah memberikan pendampingan dan pemberian makanan tambahan, bahkan kami juga sudah melakukan program orang tua asuh” ujarnya.
Selain itu, perguruan tinggi di Papua Barat juga melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dengan mengagendakan upaya penurunan kasus tengkes di lokasi KKN.
BKKBN Papua Barat menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam mengakselerasi penurunan prevalensi tengkes di Papua Barat.
“Semua pihak harus berkolaborasi dan bersinergi untuk menyukseskan program nasional ini” kata Philmona.
Sekda Manokwari, Henri Sembiring yang juga hadir dalam acara talkshow itu mengatakan penanganan tengkes tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Semua pihak harus berkolaborasi dan bersinergi untuk menuntaskan stunting dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Perlu kolaborasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Manokwari supaya penanganan stunting bisa lebih baik,” kata Henri.
Pemkab Manokwari telah melakukan berbagai upaya dalam rangka percepatan penurunan angka tengkes antara lain pemberian makanan tambahan. Namun sayangnya, menurut Henri, upaya ini belum tepat sasaran sehingga hasil penanganan tengkes pun tidak maksimal.
“Banyak kali kami temukan bahwa makanan tambahan yang diberikan salah sasasaran, malah dimakan oleh orang lain,” tuturnya
Sebab itu Pemkab Manokwari akan memperketat distribusi makanan tambahan itu, agar tidak terjadi salah sasaran seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya.
“Kami akan perketat dan mendampingi supaya tidak ada lagi salah sasaran, bahkan kami akan suapin langsung ke orangnya,” ujar Henri.
Acara talkshow ini juga dihadiri Satgas Penanganan Stunting Kabupaten Manokwari, Pj Gubernur Papua Barat yang diwakili Kepala Dinas Holtikultura dan Perkebunan Papua Barat dan tokoh pemuda. (IRJ)
