Pertumbuhan Kader dan Elektabilitas Partai Jadi Program Kunci PKS 

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Papua Barat menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang berlangsung sejak tanggal 27 sampai dengan 28 Maret 2021. Rakerwil tersebut dilaksanakan guna membahas seluruh rencana strategis (renstra) dan program kerja yang sudah ditetapkan oleh DPP. Program kerja yang menjadi prioritas PKS yang diamanatkan oleh DPP adalah pertumbuhan kader dan elektabilitas Partai.

Ketua DPW PKS Papua Barat Syaiful Maliki Arief mengatakan, pertumbuhan kader diukur dengan dua hal yaitu bertambahnya orang yang mendaftar menjadi anggota partai dan peningkatan kualitas kader yang sudah dimiliki saat ini melalui unit pembinaan anggota. Sementara, elektabilitas Partai tercermin dari peningkatan jumlah perolehan kursi di parlemen.

“Jadi dua hal ini yang akan dibahas dalam Rakerwil kali ini. Jadi kader PKS tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki kualitas yang mumpuni,” ujarnya pada pembukaan Rakerwil PKS Papua Barat di Manokwari, Sabtu 27 Maret 2021.

Menurut dia, capaian dari target yang sudah ditetapkan adalah perekrutan anggota Partai yang ditandai dengan semakin banyak orang yang memiliki kartu anggota. Selain itu pihaknya juga mensiasati upaya peningkatan jumlah suara dalam perhelatan Pemilu serentak yang akan berlansung pada 2024 yang akan datang.

“Target ini harus dicapai oleh pengurus di tingkat wilayah dan juga di daerah-daerah,” kata dia.

Dia mengungkapkan, pihaknya juga menargetkan kemenangan sebesar 60 persen pada Pilkada serentak 2024 di seluruh daerah di Provinsi Papua Barat. Dan untuk mencapai target itu, pihaknya akan memetakan potensi dukungan yang akan diberikan kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung nanti.

“Untuk itu kita mulai membicarakannya dari sekarang. Selanjutnya kita sudah akan bekerja dan melakukan pendekatan dengan bakal calon yang akan maju. Jadi target kemenangan 60 persen itu adalah calon yang kita dukung di 13 kabupaten/kota menjadi pemenang Pilkada,” ungkap Syaiful Maliki Arief.

Anggota DPR Papua Barat itu menuturkan, setelah pelaksanaan Rakerwil semua pengurus daerah yang hadir wajib menjalankan Rakerda di daerah masing-masing agar apa yang sudah dihasilkan dapat disampaikan kepada pengurus di tingkat ranting. Karena untuk mencapai target yang ditetapkan, dibutuhkan kerja kolektif dan militansi yang tinggi dari setiap kader PKS di setiap tingkatan.

“Setelah pelaksanaan Rakerwil ini, para pengurus daerah akan kembali dan menjalankan Rakerda di daerahnya masing-masing,” kata dia.

Sementara, Sekretaris DPP Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur Saadiyah Uluputty dalam orasi ilmiahnya mengatakan, apa yang dilakukan untuk daerah timur Indonesia tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Karena kehadiran PKS di wilayah Indonesia timur memiliki tantangan tersendiri.

Menurut dia, untuk menkonsolidasikan sumber daya dan kekuatan, sangat dibutuhkan energi sosial yang besar. Karena suatu ikhtiar membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Kondisi yang memungkinkan hadirnya kolaborasi masyarakat tersebut adalah terbangunnya relasi yang harmonis antara pemerintah dengan Partai Politik, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tokoh intelektual serta dunia akademik.

“Inilah yang menjadi tokoh kunci yang harus menjadi perhatian serius para pengurus dan kader. Karena kita yang lebih tahu bagaimana kondisi di daerah ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini isu-isu tentang kemiskinan, pengangguran, kurangnya infrastruktur pendukung dan konektivitas antarwilayah menjadi isu pokok yang sering dilekatkan pada kawasan timur Indonesia. Padahal, daerah Indonesia timur yang meliputi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Oleh karena Itu, tugas PKS adalah mendorong kebijakan politik dan anggaran yang berkeadilan dan proporsional.

“Karena Itu, saya berharap hadirnya anggota DPR dari PKS dan pengurus dapat menjadi pelumas bagi interaksi sosial yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat,” kata Saadiyah yang juga Anggota DPR RI itu. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 29 Maret 2021