Inforial

Pilkada Serentak Akan Digelar 9 Desember 2020

JAKARTA, papuabaratnews.co – Pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. Sebelumnya gelaran Pilkada itu ditunda dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 akibat wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Keputusan itu diambil saat Komisi II menggelar rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan DKPP dalam sambungan jarak jauh, Selasa (14/4/2020).

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujar Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia.

Selain itu, Doli juga meminta agar Komisi II bersama Mendagri dan KPU menggelar rapat kerja kembali setelah masa tanggap darurat pandemi corona berakhir. Hal itu bertujuan untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan pandemi corona di Indonesia.

“Sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020,” kata Doli.

Tak hanya itu, Doli turut mengusulkan kepada pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun, yakni pada 2020, 2022, 2023, 2025, dan seterusnya.

Hal itu didasarkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019

“Yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu,” kata Doli.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sempat menawarkan tiga opsi tanggal pengganti pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang ditunda akibat mewabahnya virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Tiga opsi tanggal pengganti itu di antaranya tanggal 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, Pilkada serentak dapat terlaksana apabila masa darurat bencana korona yang berlangsung hingga 29 Mei 2020 tidak diperpanjang. Artinya, saat itu KPU sudah bisa kembali memulai 4 tahapan pilkadanya yang sempat ditunda karena pandemi virus korona atau Covid-19.

“Semangatnya optimis bahwa kami berharap pilkada tetap dilangsungkan di tahun 2020 yaitu di bulan Desember. Namun jikalau memang belum bisa maka selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada 2021,” tutur Tito.

Untuk itu, Tito menyarankan agar anggaran pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sementara bisa dibekukan dan tidak direalokasikan untuk kepentingan lain termasuk penangan covid-19. Berdasarkan rapat terbatas (ratas) yang ia lakukan bersama presiden, pada tahun 2021 pemerintah akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca krisis selama pandemi korona.

“Ada baiknya anggaran pilkada di 270 daerah ini lebih baik untuk dilakukan pembekuan atau freezing agar dapat digunakan kembali oleh KPU untuk melaksanakan pilkada di akhir tahun ataupun di tahun 2021,” paparnya.

Hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 merupakan salah satu dari 3 opsi hari pemungutan suara pilkada serentak yang sebelumnya telah diusulkan oleh KPU. Selain 9 Desember 2020, KPU memberikan opsi pelaksanaan hari pemungutan suara pilkada serentak pada tanggal 17 Maret 2021 serta 29 September 2021.

“Kalau ditetapkan pada Desember maka tahapan pilkada akan kita buka kembali di awal Juni,” tegas ketua KPU Arief Budiman.

Sebelumnya, KPU sempat menunda 4 tahapan pilkada serentak karena ke 4 tahapan tersebut tidak dapat menghindari kontak fisik. Ke 4 tahapan tersebut ialah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), serta pencocokan dan penelitian data pemilih.

“Dari total 46.740 desa peserta pilkada 2020, sebanyak 61.344 petugas PPS sudah dilantik dan 72.015 sisanya belum,” ungkap Arief.

Arief menjelaskan, hingga (13/4), dari total 270 daerah yang akan menggelar pilkada, hanya 15 kabupaten yang tidak ada kasus corona. Inilah yang makin menguatkan KPU untuk akhirnya menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Jadi dari 9 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur itu, 9 provinsi terpapar. Kemudian dari 224 kabupaten yang terkonfirmasi covid-19 atau terpapar ada 209 kabupaten. Jadi hanya 15 saja yang tidak terpapar. Dari? 37 kota yang terpapar semuanya. Jadi 37 kabupaten kota itu terpapar covid-19” jelas Arief.

Mengenai anggaran, Arief menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima dari KPU Daerah (KPUD) sudah ada beberapa Pemda yang melakukan pemotongan atau pengurangan anggaran pilkada. Dirinya meminta Mendagri untuk menjamin ketersediaan anggaran jika memang pilkada dilakukan di tahun yang sama.

“Saya dukung anggaran pilkada di hold dulu selain bukan untuk pilkada karena kalau nanti jadi dilaksanakan tapi anggaran tidak ada maka akan repot tentunya,” paparnya.

Diketahui, gelaran Pilkada Serentak tahun 2020 ini bakal jadi pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sebab, Pilkada itu akan melibatkan 270 daerah dalam satu waktu.(RZR/PMG/CNN/MI)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.