Inforial

Provinsi Papua Barat Daya Butuh 1.052 ASN

MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan  sedikitnya 1.052 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui pada 17 November  2022, DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui dan menyesahkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-6 di tanah Papua dan ke-38 di Indonesia.

‘’Provinsi Papua Barat sekarang dalam masa transisi untuk penyerahan personil, peralatan dan pembiayaan dari kabupaten/kota di Sorong Raya dan Papua Barat sebagai provinsi induk,’’ ungkap Paulus Waterpauw yang didampingi Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek pada saat apel bersama Pimpinan OPD, Asisten, ASN di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Rabu (23/11/2022).

Sehubungan rencana kebutuhan untuk mengisi pegawai negeri sipil di strutural perangkat daerah Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Paulus Waterpauw menyebut minimal ada 22 perangkat daerah,  tiga (3) urusan yang diwadahi dalam satu dinas sebagai rumpun.

“Direncanakan jumlah PNS yang mengisi struktur organisasi Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 1.052 orang,’’ kata Paulus Waterpauw.

‘’Jabatan struktural terdiri dari jabatan tinggi Madya satu (1) orang, jabatan tinggi Pratama 33 orang, administrator 108 orang, jabatan pengawas 297 orang, dan jabatan pelaksana 614 orang, jumlahnya kebutuhannya sebanyak 1.052 orang,’’ rinci dia.

Paulus Waterpauw mengungkapkan, bahwa dari usulan kabupaten/kota wilayah Sorong Raya sudah tertampung kurang lebih 900 orang ASN, karena masing-masing menyusul 150 orang.

‘’Bagaimana dengan provinsi induk? Ada beberapa mekanisme untuk pengisian struktural di sana,” ucapnya.

Adapun mekanisme yang dimaksud antara lain: Pertama, usulan pemerintah daerah. Provinsi Papua Barat berencana mengusulkan sebanyak 153 orang. Kedua, perseorangan mengajukan usulannya. Ketiga, kementerian dan lembaga bisa juga mengajukan usulan.

Selanjutnya menurut Waterpauw ada sejumlah agenda utama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Seperti peresmian daerah dan pelantikan gubernur.

“Pembentukan perangkat  daerah dan manajemen ASN itu harus kita berkontribusi dengan Papua Barat Daya,’’ katanya.

Paulus mengatakan, hal lain yang jadi pekerjaan rumah bagi provinsi Papua Barat yaitu pembentukan MRP Papua Barat Daya, penyerahan aset dokumen, dan penyusunan tata ruang wilayah.

‘’Itu otomatis karena sudah berpisah jadi kita harus menyusun ini kembali,  kita bantu teman-teman kita di Papua Barat Daya, anggaran hibah, pelaksanaan Pemilu gubernur dan wakil gubernur yang akan datang,’’ sebut Paulus.

‘’Saya berharap ada masukan dari saudara untuk menyampaikan kepada saya dan pimpinan OPD apa-apa yang kita perlukan dalam rangka mendukung teman-teman di Provinsi Papua Barat Daya,’’ tutup waterpauw. (PBN)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.