Inforial

Publisher Rights Dinilai Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights dapat membentuk jurnalisme yang berkualitas.

“Publisher Rights ini yang memang mengacu pada keinginan pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika(Menkominfo) ini pada diskusi Editors Talk Forum Pemred di Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu, (27/3/2024).

Dalam diskusi bertajuk “Menguatkan Ekosistem Media: Setelah Publisher Rights, Apa Lagi?” tersebut, Menkominfo menyebut Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Februari 2024 tersebut merupakan salah satu wujud keberpihakan negara dalam merawat dan menguatkan pilar keempat demokrasi, yang pada era digital ini menghadapi tantangan yang sangat hebat akibat lanskap bisnis media yang sudah sangat berubah.

Tantangan itu demikian hebatnya sampai banyak lembaga pers bertumbangan akibat disrupsi pada model bisnis media. Perusahaan media menjadi sulit untuk kompetitif, padahal menjadi kompetitif sangat menentukan eksistensi media dan pada akhirnya bisa menentukan eksistensi pilar keempat demokrasi. Jika pilar itu lenyap maka tatanan nasional bakal liar yang pada akhirnya bisa membuat negara dalam kekacauan.

“Karena tujuan itu. Karena bagaimanapun, fungsi media, pilar keempat, demokrasi dan sebagainya ini juga harus mendapat aksi afirmatif dari pemerintah. Ini yang sedang kita pikirkan,” ujar Budi Arie.

Lebih lanjut, Menkominfo menyoroti preferensi konsumsi informasi generasi muda, khususnya gen z, dari media saat ini yang lebih condong pada segala sesuatu yang lebih ringkas pengemasannya. Media saat ini, menurut dia, harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan teknologi untuk terus dapat eksis.

“Pemerintah akan terus berupaya menjaga sebuah tenaga ekosistem media ini supaya sehat, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang melindungi keberlangsungan hidup media. Yang kedua kemampuan untuk melakukan adaptasi atau adopsi terhadap berbagai kemajuan teknologi ini juga menjadi penting,” tambahnya.

Peneliti media berkelanjutan, Agus Sudibyo mengatakan, Indonesia harus belajar kepada pakar internasional yang negaranya berhasil menerapkan publisher rights, seperti di Australia. Dari mereka bisa dipelajari trik negosiasi yang digunakan agar perusahaan platform digital mau mendukung bisnis media Tanah Air.

Indonesia, lanjutnya, saat ini sedang membentuk komite publisher rights bisa belajar dari pakar internasional itu. Mereka rerata berprofesi sebagai pengacara yang telah berhasil membuat kesepakatan bisnis antara media di negaranya dan platform digital.

Komite publisher rights merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang dibentuk Dewan Pers. Tugasnya antara lain membantu perusahaan pers bernegosiasi dengan perusahaan platform digital seperti Google, Meta dan lain-lain. Saat ini, anggota komite ini sedang seleksi oleh Gugus Tugas yang dibentuk Dewan Pers.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa pendanaan yang dibutuhkan komite publisher rights salah satunya bersumber dari bantuan negara. Namun, agendanya harus jelas dan bantuan dari pemerintah juga harus jelas dalam bentuk apa. (faj/kom/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.