Inforial

Papua Barat Susun Naskah Akademik Pencadangan Kawasan Lindung

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Papua Barat melalui sebuah Deklarasi Manokwari untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, berkomitmen menetapkan 70% luas daratan sebagai kawasan hutan lindung. Komitmen itu tertuang dalam penyusunan naskah akademik yang merupakan lanjutan dari Deklarasi Manokwari 2018.

Naskah tersebut disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia, dalam acara “Kickoff Penyusunan Naskah Akademik Komitmen 70% Luas Daratan Papua Barat Sebagai Kawasan Lindung,” di Mansinam Resort Hotel Manokwari, belum lama ini.

Mewakili Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Melkias Werinussa mengungkapkan bahwa rencana 70% kawasan hutan lindung merupakan tindak lanjut dalam mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan.

“Dasar hukum Pemerintah daerah sudah ada, yaitu dengan disahkannya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat,” kata Melkias.

Pemerintah Papua Barat bersama mitra pembangunan, lanjut Melkias, masih berupaya untuk mencapai komitmen pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk diantaranya komitmen untuk mengakomodir sedikitnya 70% luas daratan sebagai kawasan lindung.

Langkah awal yang tengah dilakukan saat ini, ialah melalui proses revisi RT/RW Papua Barat, dimana hasil revisi telah mencapai 67,01% kawasan lindung dan kawasan pemanfaatan berkelanjutan.

“Proses selanjutnya kedepan, membutuhkan kajian ilmiah sebagai narasi baru yang menjelaskan komitmen 70% kawasan lindung darat dari berbagai aspek, seperti spasial, ekologi, sosial budaya, legal dan maupun secara kelembagaan,” ujar Melkias.

Gubernur, sebut Melkias, menitip pesan kepada pihak Balitbangda bersama OPD teknis dilingkup Pemprov Papua Barat dan mitra pembangunan agar hasil naskah akademik 70% dapat dipublikasikan secara ilmiah dan diseminarkan dengan format yang mudah dipahami masyarakat.

Sementara, Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof.Charlie D. Heatubun mengatakan, bahwa penyusunan naskah akademik merupakan arahan teknis atau ilmiah sesuai komitmen Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Perdasus Nomor 10 Tahun 2019.

“Diharapkan, naskah akademik ini dapat digunakan oleh tim pokja RT/RW dan tim kerja RPJMD. Hasil naskah ini kemudian harus diseminarkan dan publikasi luas untuk menjadi pengetahuan umum, terutama masyarakat,” kata Heatubun.

Perlu diketahui, bahwa pada 2019 lalu, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat juga telah mengambil bagian penting sebagai pilot pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Bagian tersebut tertuang dalam sebuah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri PPN/Bappenas. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 8 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.