Realisasi PNBP Papua Barat Capai Rp290,44 Miliar

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 di Provinsi Papua Barat mencapai Rp290,44 miliar atau 122,38 persen dari target sebesar Rp237,32 miliar.

Secara nasional, realisasi PNBP sebanyak Rp343,8 triliun atau 116,8 persen dari target PNBP nasional yaitu Rp294,1 triliun

Jumlah ini diperkirakan akan meningkat, apabila pemanfaatan potensi penerimaan dapat digenjot lagi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Papua Barat Ali Hanafiah mengatakan, salah satu strategi dalam menggali potensi PNBP adalah melakukan optimalisasi aset pemerintah atau Barang Milik Negara (BMN). Pemanfaatan aset yang meningkatkan pendapatan negara menjadi suatu alternatif terbaik.

“Tentu tidak mengherankan, mengingat besarnya aset yang kita miliki,” kata Ali Hanafiah saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan kerjasama pertukaran data antara DJPb Papua Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Maluku, Papua dan Papua Barat, pada Jumat pekan lalu (18/6/2021).

Pemanfaatan BMN ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber alternatif penerimaan, tetapi dapat memberikan kontribusi yang signifikan atas penerimaan negara tersebut. Selama tahun 2020, DJPb mencatat pendapatan dari pengelolaan BMN terhadap PNBP di Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,83 miliar.

“Dengan persentase sekitar 1,01 persen dari total PNBP non BLU (Badan Layanan Umum) yaitu Rp280,63 miliar,” jelas dia.

Untuk menggenjot PNBP dengan mekanisme pemanfaatan BMN diprediksi dapat meningkat tajam, sebab masih banyak potensi BMN idle di provinsi setempat.

“Nilainya sedang. Baik yang tidak digunakan, atau yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kementrian/lembaga,” tutur dia.

Menurut Ali, ada beberapa BMN yang berpotensi digarap untuk meningkatkan PNBP. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan Universitas Papua (Unipa) untuk melakukan berbagai riset. Namun, pemerintah daerah perlu menjamin kenyamanan dan keamanan wilayah agar investor berminat melalukan investasi pada bidang tersebut.

“Rencananya Unipa mau jadi BLU. Di sini, BLUD sudah ada tujuh dan semuanya itu rumah sakit. Kalau BLU itu dari pusat, hanya satu saja di sini, yaitu Poltek Pelayaran di Sorong,” terang dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Maluku, Papua dan Papua Barat Ari Bintarto Yuwono menambahkan, PNBP dari pengelolaan aset di wilayah Papua Barat dari Januari sampai Mei 2021 sudah mencapai Rp3 miliar. Hal ini mengindikasikan, PNBP tahun 2021 akan mengalami peningkatan.

Perlu diketahui, struktur APBN tahun 2021 masih bersifat adaptif dan konsolidatif. Karena, APBN mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda. Dengan demikian, fokus utama kebijakan anggaran pemerintah tahun 2021 adalah ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. APBN 2021 mengalami defisit sebesar 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp1.006,4 triliun. Terjadinya defisit lantaran pendapatan negara belum sepenuhnya pulih akibat sektor-sektor usaha pun terdampak pandemi. Salah satu pembiayaan defisit APBN bersumber dari PNBP. (PB15)

 

**Berita ini Telah Diterbitkan di harian Papua Barat News Edisi Senin 21 Juni 2021