Inforial

Regsosek Hasilkan Data Terpadu Acuan Perencanaan Pembangunan

MANOKWARI – Pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di Papua Barat terus digenjot. Kali ini, rapat koordinasi (Rakor) Kabupaten Manokwari dihelat guna menghasilkan data terpadu.

Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan, pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu yang bermanfaat untuk dijadikan acuan perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah.

“Pendataan awal Regsosek tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah,” kata Hermus Indou saat menghadiri Rakor Pendataan Awal Regsosek 2022 bertempat di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (27/9/2022).

Hermus menyebutkan, data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten.

“Badan Pusat Statistik sebagai lembaga diberikan tanggung jawab besar untuk melaksanakan pendataan awal Regsosek menuju data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan pendataan akan dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat yang dimulai 15 Oktober hingga 14 November 2022,” jelasnya

Dikatakan, selama dua tahun terakhir (2020-2021) upaya membangun Indonesia dan khususnya memajukan Papua Barat terkendala tantangan pandemi Covid-19. Situasi ini menyebabkan perekonomian terkontraksi, pengangguran naik dan angka kemiskinan kembali meningkat.

Menurut Hermus, situasi ini kemungkinan akan terus berlanjut karena kondisi global yang tidak menentu di tengah upaya pemulihan adaptasi karena pandemi. Peningkatan harga atau inflasi yang tinggi, jika tidak disertai dengan peningkatan pendapatan, maka berpotensi terjadi peningkatan kemiskinan.

“Oleh karena itu, dalam rencana kerja pemerintah pada 2021 dan 2022 dicetuskan tiga reformasi struktural yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk,” paparnya.

Sementara itu, kata Hermus, reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana.

Ia memaparkan, terdapat enam dalam prasyarat reformasi sistem utamanya prasyarat sosial adalah ekonomi sosial registrasi menuju data (regsosek) seluruh penduduk. Transformasi data menuju regsosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial perlindungan transformasi

“Ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang dimaksud meliputi, cakupan seluruh penduduk indonesia, standar dan metodologi yang sama, pemutakhiran reguler, mudah diakses, dan dibagipakaika,” kata dia. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.