Sarasehan Budaya Tampung Aspirasi OAP
MANOKWARI, PB News – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi berharap penyelenggaraan sarasehan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat dengan tema “Menata Kebudayaan Papua untuk Kepemimpinan Masa Depan Bangsa Indonesia”, pada Selasa (1/5/2018), bisa dilakukan secara berkelanjutan untuk menampung seluruh aspirasi orang asli Papua (OAP).
“Harus ada dukungan dari semua pihak baik pemerintah, legislatif maupun lembaga kultur karena acara ini bisa menampung aspirasi masyarakat asli Papua,” ujar Ketua MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, usai mengikuti sarasehan budaya.
Setelah dilakukan diskusi, ada sejumlah aspirasi akan didorong oleh MRP yakni aspirasi mengenai peraturan daerah khusus (Perdasus) yang mengatur tentang seni budaya, adanya komitmen politik agar pemimpin partai politik bisa dijabat oleh OAP, dan usulan pembangunan sekolah tinggi teologi di Pulau Mansinam sekaligus mendirikan gereja sebagai bentuk pelestarian situs-situs keagamaan.
“Dari LMA dan semua pihak, mari kita sama-sama pikir ini bersama-sama,” ujar dia.
Disinggung soal penambahan rencana penambahan kuota untuk Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Provinsi Papua Barat, dirinya mengatakan, hingga kini draft rancangan belum diterima oleh pihaknya selaku Ketua MRP guna dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Perlu diketahui, telah berkembang informasi di tengah masyarakat untuk mengetahui estimasi waktu pemilihan Fraksi Otsus dilaksanakan.
“Sampai hari ini saya belum terima draft perdasus tentang pemilihan Fraksi Otsus. Apa ada penambahan atau pengurangan, masyarakat sudah tanya kapan pemilihannya,” terang dia.
Dia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat secara resmi ke DPR Papua Barat untuk menyerahkan draft tersebut.
Sementara itu, Ketua Panitia Sarasehan Budaya Jeckson Ullu, mengatakan, membangun Papua tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik tetapi membangun dengan cara padang menjaga keutuhan tatanan kehidupan sosisial masyarakat adat dalam bingkai NKRI. Pengakuan daerah Papua sebagai salah satu daerah otonomi khusus (Otsus) di Indonesia harus diimplementasikan dalam seluruh sektor kehidupan, yakni kesetaraan memperoleh pekerjaan, jabatan, ekonomi dan budaya.
“Di luar sana kita dengar ada informasi otsus itu gagal, tetapi kami mau panggil semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama-sama diskusi dalam perspektif budaya Papua supaya satu persepsi,” imbuh dia. (PB15)
