Inforial

Satgas Trantib Diminta Eksekusi Bangunan Liar di Manokwari

MANOKWARI – Bupati Manokwari, Hermus Indou meminta Satgas Ketentraman dan Ketertiban (trantib) untuk segera mengeksekusi (membongkar) bangunan liar di kota Manokwari.

Adapun keberadaan serta tugas kewenangan Satgas Trantib sudah diatur secara hukum dengan diterbitkannya Perda Nomor 3 Tahun 2021.

“Perda ini apa kita simpan jadi jimat saja di kantor. Saya harap ini bukan jadi jimat, ini harus kita laksanakan,” tegas Hermus saat memberi arahan pada apel gabungan pegawai Pemkab Manokwari di halaman kantor bupati, Senin (22/08/2022).

Hermus meminta Satgas Trantib yang sudah terbentuk segera beraksi sesuai dengan rencana yang telah tersusun. Aksi pertama adalah inventarisasi dan pendataan bangunan-bangunan liar.

“Saya apresiasi untuk semua OPD, kepala distrik, dan lurah yang sudah menyampaikan data terkait ketertiban umum terutama bangunan-bangunan liar yang ada di Kabupaten Manokwari dan kita berharap awal September ada yang bisa ditertibkan di Kabupaten Manokwari ini,” katanya.

Penertiban, lanjut Hermus, dimulai dengan pondok-pondok jualan di Pelabuhan Manokwari. Karena itu, dia meminta menyiapkan surat untuk disampaikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat.

“Jadi mulai dari pelabuhan sana. Kasihan pelabuhan yang dulu bagus jadi semrawut. Jadi kita menunjukkan kekacauan kita di kabupaten ini. Bukan hanya kita Pemkab Manokwari tapi teman-teman dari provinsi juga berkontribusi mengacaukan ini kabupaten. Jadi kabupaten yang dulu bagus dibuat jadi kacau, semrawut lagi,” katanya.

Surat kepada Pj Gubernur Papua Barat nanti berisi permohonan kepada Pj Gubernur untuk memerintahkan dinas sosial menyediakan lokasi dan membongkar pondok-pondok jualan yang sudah dibangunan.

“Karena itu, segera disiapkan surat kepada Bapak Gubernur untuk memerintahkan dinas sosial membongkar dan menyediakan lokasi yang baru bagi mereka yang hari ini dibangun pondok-pondok jualan itu karena itu merusak pandangan. Dan itu juga Pak Gubernur pasti setuju karena itu dikerjakan dinas tanpa sepengetahuan gubernur itu. Kita berharap kota ini bisa ditata dan tertibkan untuk kepentingan kita bersama,” sebut Hermus.

Penertiban bangunan liar, tambah Hermus, akan diawali dengan sosialisasi kepada pemilik bangunan. Karena itu, dia meminta Satgas untuk segera menjadwalkan kegiatan sosialisasi.

“Kalau data sudah lengkap, jadwalkan untuk sosialisasi Perda itu dan disampaikan. Kita bicara dari hati ke hati kepada mereka untuk bagaimana dengan jangka waktu tertentu diberikan kesempatan kepada mereka untuk membongkar secara mandiri supaya jangan ada masalah di lapangan. Kalau tidak itu kita baku tawar di lapangaan nanti ramai,” paparnya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.