Inforial

Sepanjang 2020 Ombudsman Terima 101 Laporan

MANOKWARI, papuabaratnews.coOmbudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat mengungkapkan sepanjang tahun 2020 ada 101 laporan masyarakat yang diterima terkait pelayanan publik di wilayah setempat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk mengatakan, ratusan laporan itu terdiri dari 64 laporan masyarakat reguler dan 37 laporan khusus terkait Covid-19. Selain itu, Ombudsman juga menerima 43 konsultasi tentang layanan publik.

“Laporan Covid-19 ini kami terima melalui posko laporan masyarakat antara lain laporan terkait transportasi, bansos hingga kesehatan,” ujar Musa melalui keterangan resmi yang diterima Papua Barat News, Rabu (6/1/2021).

Dia melanjutkan, hingga akhir 2020 jumlah pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan sebanyak 68 laporan dan 35 laporan masih dalam proses pemeriksaan.

“Selain itu Ombudsman Papua Barat juga menyelesaikan laporan di tahun sebelumnya sebanyak 25 laporan,” terang dia.

Dari sisi substansi laporan, sambung Musa, ada lima substansi laporan yang paling banyak diterima Ombudsman sepanjang tahun 2020. Meliputi, perhubungan dan infrastruktur sebanyak 20 laporan, kepegawaian sebanyak 17 laporan, agraria/pertanahan sebanyak 11 laporan, jaminan sosial & kesejahteraan sosial sebanyak 11 laporan, serta substansi kepolisian sebanyak 9 laporan.

Sementara dari sisi kelompok instansi, terdapat lima instansi teratas yang diadukan oleh masyarakat.

“Yaitu, pemerintah daerah sebanyak 73 laporan (66%), kepolisian 9 laporan (8%), BUMD/BUMN 6 laporan (5%), Badan Pertanahan Nasional 4 laporan (4%), dan Kejaksaan 3 laporan (3%),” jelas Musa.

Dia menambahkan, selama tahun 2020 Ombudsman Papua Barat sudah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kajian kebijakan, sosialisasi dan edukasi masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik secara langsung (berupa sidak dan monitoring), serta pembangunan jejaring kerja kepada mahasiswa, kaum disabilitas, tokoh-tokoh adat dan pemerintah.

“Kami juga sudah melaksanakan PVL On The Spot di beberapa daerah di Provinsi Papua Barat,” tutur dia.

Ke depannya, Ombudsman berharap di tahun 2021 masyarakat di Provinsi Papua Barat semakin teredukasi untuk ikut mengawasi pelayanan publik dan berani melaporkan permasalahan pelayanan publik tersebut.

“Supaya mutu pelayanan publik semakin meningkat karena masyarakat turut berperan sebagai pengawas pelayanan publik,” pungkas dia. (PB15)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 7 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.