Inforial

Serapan APBD Papua Barat Masih Rendah

MANOKWARI – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2022, masih sangat rendah. Sejak Januari hingga akhir Mei, serapan belanja baru mencapai 13,9 persen.

“Ini serapan total dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sekarang sudah akhir Mei,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Nataniel Mandacan, saat memimpin apel di halaman kantor gubernur, Senin pagi (30/5/2022).

Ia menjelaskan, anggaran yang terserap didominasi kegiatan operasional dari seluruh OPD di lingkup pemerintah provinsi. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa, belum berjalan maksimal. Sebab, realisasi paket pekerjaan yang telah terdaftar melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat, baru 197 paket dari 300 paket.

“Dan yang sudah selesai tender 103 paket. Jadi sisanya 94 paket dalam proses,” tutur Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Oleh sebabnya, setiap OPD harus mengoptimalkan serapan anggaran agar program kerja dapat terselenggara.

Sekda kemudian menyentil pola penyerapan pada akhir tahun yang kerap terjadi selama ini. Karena, akan berdampak terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan.

“Pengajuan lambat, tidak usah diproses. Tahun berikutnya tidak dikasih proyek,” tegas Nataniel.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Enos Aronggear, menjelaskan, serapan belanja yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) akan menentukan daya serap APBD secara umum.

Oleh sebab itu, setiap OPD harus mempercepat proses administrasi kontrak kerja dengan pihak ketiga (pelelangan).

“OPD harus lebih serius karena DTI itu nilainya besar. Kalau belanja lainnya yang bersumber dari DAU,  DAK atau PAD lebih ke belanja operasional,” jelas dia.

Aronggear menambahkan, dana DTI dari pemerintah pusat baru ditransfer pada 22 April 2022. Selanjutnya, pemerintah provinsi melalui masing-masing OPD mulai melakukan proses pengajuan pekerjaan.

“Biasanya Bulan Agustus sampai September itu kontrak semua sudah final,” tutur dia.

Dia juga menilai, persentase penyerapan harus diimbangi dengan kinerja dari setiap OPD. Sehingga, kualitas setiap paket pekerjaan yang diselesaikan sesuai harapan.

“Kita semua inginkan agar realisasi 50 persen sebelum masuk pembahasan APBD perubahan,” pungkas dia. (PB15)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.