Inforial

Sosialisasi Saber Pungli kepada Aparatur Pemerintah

MANOKWARI – Pemkab Manokwari melaksanakan sosialisasi kepada apparatus pemerintah distrik dan kampung terkait sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli), Kamis (8/12/2022). Kegiatan ini dalam rangka hari anti korupsi sedunia.

Sosialisasi saber pungli bagi aparatur pemerintah di Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan, Manokwari Utara dan Tanah Rubuh itu bertujuan membudayakan kerja tanpa korupsi demi mewujudkan distrik, kelurahan dan kampung bebas korupsi.

Asisten 1 Bidang Tata Praja, Setda Kabupaten Manokwari, Wanto, dalam sambutannya berpesan kepada aparatur distrik dan kampung untuk tidak terlibat praktik pungli. Karena pungli sama dengan korupsi. “Jangan sesekali memungut sesuaru yang tidak diatur oleh aturan,” pesannya.

Untuk itu, Wanto mengajak para aparat distrik dan kampung untuk melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku. “Jangan pernah takut melaksanakna pekerjaan selama bekerja dengan baik,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Satgas Saber Pungli Manokwari, Kompol Agustina Sineri mengatakan sasaran saber pungli adalah kepada pelayanan publik, ekspor impor, penegakan hukum, perijinan, kepegawaian, pendidikan, pengadaan barnag dan jasa, kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat

Sineri juga menyebutkan faktor penyebab pungli atau korupsi yang disingkat GONE, yakni greedy (keserakahan), opportunity (kesempatan), dan need (kebutuhan). “Faktor penyalah gunaan wewenang, mental dan karekter, ekonomi, kultur dna hudaya, terbatasnya SFM, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan,” sebutnya.

Wakil ketua saber pungli sekaligus Inspektur Manokwari, Khumaidi berpesan agar lebih berhati-hati dan jangan sampai terjerat kasus korupsi, serta jangan sekali-kali melakukan kegiatan fiktif. “Jangan ada lagi aparat kita terlibat dengan hikum. Karena itu akan meyusahkan dan merugikan orang lain, jangan kelola dan pakai anggaran sendiri,” katanya.

Khumaidi juga membeberkan berdasarkan data ada sebanyak 686 orang kepala desa di Indonesia terjerat kasus korupsi dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 470 Triliun sepanjang tujuh tahun, yakni tahun 2015-2022.

Pemkab Manokwari berharap jangan sampai ada lagi kepala desa dan aparatnya yang terjerat kasus korupsi. “Saber pungli memberikan sosialisasi agar kepala desabdan aparat menggunakan anggaran sesuai aturan dan peruntukkannya,” tutur Khumaidi.

“KPK menginginkan adanya desa anti korupsi sebagai contoh desa yang baik dalam mengelola keuangannya. Di Manokwari kami mengambil contoh kampung Soribo,” tukasnya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.