Inforial

Tiga SD di Manokwari Bakal Tidak Menerima Dana BOS

MANOKWARI – Tiga sekolah dasar (SD) dipastikan tidak menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada 2023 lantaran terlambat mengunggah data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Merespon masalah itu, tiga sekolah yakni SD YPPGI Mokwam, SD YPPGI Kig Puau dan SD Sau Beba membentangkan menyegel Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Senin pagi (10/10/2022).

Mereka menuntut penjelasan dari Dinas Pendidikan, penyebab tidak diterimanya sekolah mereka tersebut untuk menerima dana BOS tahap tiga tahun 2022 dan tahap satu, dua dan tiga di tahun 2023.

Spanduk itu baru dilepas perwakilan tiga setelah melakukan pertemuan dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari, Martinus Dowansiba, Selasa siang (11/10/2022).

Berdasarkan hasil pantauan media ini, seusai pertemuan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari, Martinus Dowansiba keluar dari kantor melalui pintu samping dan enggan memberikan keterangan apapun kepada awak media, dengan beralasan terburu-buru mengikuti pertemuan meskipun diminta waktu lima menit.

Namun dari informasi yang diterima media ini, tidak akomodirnya tiga sekolah itu menerima dana BOS akibat kelalaian operator saat menginput data di Dapodik.

Sementara itu, Kepala SD YPPGI Mokwam, Yosep Wonggor mengatakan pemalangan tersebut dikarenakan kelalaian operator sekolah saat mengimput data ke Dapodik, yang batas terakhir 31 Agustus 2022 lalu. Akibatnya tiga sekolah tersebut tidak menerima dana BOS.

“Keterlambatan itu mempengaruhi sekolah mendapatkan dana BOS tahap I, II dan III tahun 2023. Tahap III tahun 2022 kita masih mendapatkan dana BOS,” kata Yosep.

Yosep berharap tahun mendatang sekolahnya tidak lagi mengalami hal serupa yakni tidak mendapatkan dana BOS untuk sekolah di daerah terpencil atau pinggiran.

“Ini harus dikoordinasikan baik oleh operator dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari kepada operator sekolah,” harapnya.

Ia menuturkan, pihaknya hanya mengambil data sekolah untuk diberikan kepada operator sekolah guna melakukan penginputan. Sehingga tidak tahu pasti kapan masuknya ke data Dapodik.

“Tahun ini di sekolah kami ada 177 siswa, namun yang mendapatkan dana BOS itu yang memiliki kartu keluarga sekitar 80 siswa. Karena banyak orang tua yang tidak mampu urus kartu keluarga makanya banyak siswa yang belum memiliki NIK,” tuturnya.

Terpisah, Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari Philipus Pattikayhatu mengatakan persoalan yang terjadi setelah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah sebetulnya permasalahan ada pada sekolah.

“Jadi yang mengurus dana BOS mulai dari pengiriman, pelaporan dari pihak sekolah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan sebelum melakukan aksi pemalangan kantor, dia sudah memanggil pihak sekolah untuk menyampaikan keterlambatan dari laporan tersebut yang seharusnya sebelum 31 Agustus 2022.

“Ketika melebihi dari waktu yang ditentukan, dari pusat langsung memutus untuk pemberian dana BOS. Ini merupakan hukuman administrasi sesuai dengan aturan. Kami dinas tidak mengelola dana tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan, terdapat tiga hal penting dalam Dapodik yang harus dipahami oleh operator sekolah yakni, data siswa yang terkait dengan NIK. Banyak siswa di daerah pinggiran tidak memiliki NIK dan tidak tahu menahu alasannya seperti apa.

Kemudian, terkait data guru dan murid. Operator sekolah selalu mengejar data murid dan data guru karena data murid berhubungan dengan dana BOS sedangkan data guru terkait dengan sertifikasi, serta data sarana prasarana. Bantuan-bantuan proyek fisik dari pusat itu terkait data sarprasnya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.