Inforial

Tim Pora Diminta Maksimal Pantau TKA

MANOKWARI, PB News – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Papua Barat Mamberob Rumakiek, mengimbau kepada Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) agar bekerja lebih maksimal, sehingga mampu memproteksi masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang tidak memiliki izin kerja dan segera melakukan deportasi apabila ditemukan.

“Dengan kewenangan berada di pemerinta pusat, maka salah satu upaya proteksi adalah dengan meningkatkan kinerja Tim Pora yang melibatkan lintas stakeholders karena di dalamnya juga berisi pemda,kejaksaan, kepolisian dan imigrasi,” ujar dia, saat dikonfirmasi Papua Barat News melalui saluran telephon, Senin (16/4/2018).

Menurut dia, perekrutan TKA harus sesuai dengan regulasi dan prosedur misalnya TKA hanya dikhususkan untuk menduduki jabatan khusus terbatas dan bersifat skill, paling rendah adalah enginer atau teknisi.

Jika terdapat TKA diluar ketentuan jabatan, maka bisa menutup peluang bagi tenaga kerja lokal di dalam satu perusahaan, terutama perusahaan berskala internasional yang sudah berinvestasi di atas Tanah Papua.

“Hadirnya tenaga kerja asing ini menutup peluang tenaga lokal untuk masuk dalam sebuah perusahaan. Ke depan masyarakat lokal harus diprioritaskan, ketimbang TKA,” tutur dia.
Dia menilai dengan adanya kerja sama pemerintah Indonesia dengan beberapa negara terkait masuknya TKA, menyebabkan peluang kerja bagi masyarakat lokal menjadi kecil. Untuk perlu adanya proteksi agar masyarakat lebih diprioritaskan dalam perekrutan tenaga kerja.
“Masuknya tenaga kerja asing ini kan tidak terlepas dari adanya kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan asing yang punya modal investasi itu mereka membawa tenaga kerjanya,” katanya.
Kesepakatan kerja, kata dia, melibatkan pemerintah pusat sesuai perjanjiannya jadi daerah juga tidak bisa menolak. Memang ini menjadi masalah bagi masyarakat karena peluang kerja menjadi terbatas, padahal TKA itu juga hanya buruh yang banyak di Indonesia

Sejauh ini, lanjut dia, Tim Pora di Provinsi Papua Barat dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik, sehingga bila ditemukan ada pelanggaran legalitas TKA maka segera dideportasi ke negara asalnya.

“Memang sejauh ini dari Dinas Tenaga Kerja mereka bilang secara berkala melakukan pemantauan, termasuk mengecek dokumennya. Selama ini yang sering ditemukan TKA menggunakan visa wisata tetapi digunakan untuk bekerja,” ungkapnya. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.