Inforial

Warinussy : Sudah saatnya Provinsi Punya PERATUN

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sudah saatnya bagi Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat untuk mempunyai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apalagi perkembangan kasus sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang mengarah kepada pemerintah daerah semakin bertambah.

“Sudah saatnya untuk provinsi ini mempunyai PTUN. Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di provinsi ini akan mendorong perbaikan ketatapemerintahan  yang baik dan bersih,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy kepada Papua Barat News, Minggu (11/10/2020).

Dijelaskannya, sebagai peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat.

Provinsi ini pun telah lama berdiri, namun belum mempunyai sebuah badan peradilan dalam hal TUN. Saat ini, PTUN hanya berada di Jayapura. Dalam menghadapi sengketa, diperlukan banyak waktu, tenaga dan biaya.  Apalagi, akhir-akhir ini banyak sengketa yang mengarah kepada Pemerintah Papua Barat.

“Jadi, PERATUN seyogianya adalah suatu kebutuhan bagi pemerintah demi menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia  (HAM),” ujar Warinussy. “Sebagai advokat, saya mendorong gubernur dan bupati agar merencana kehadiran PTUN di Ibukota,” katanya lagi. (PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Senin 12 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.