11 Orang Ditetapkan Tersangka Penimbunan BBM Bersubsidi di Papua

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menetapkan 11 tersangka dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dalam sepekan terakhir. Perbuatan para tersangka telah berdampak pada minimnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum.

Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Komisaris Besar Ricko Taruna di Jayapura, Papua, saat dihubungi, Kamis (21/4/2022).

Ricko memaparkan, 11 tersangka itu muncul dari tiga kasus yang diungkap di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nabire, masing-masing empat tersangka di Kota Jayapura, satu tersangka di Kabupaten Jayapura, dan enam tersangka di Kabupaten Nabire.

Empat tersangka yang telah ditangkap di Kota Jayapura berinisial AS, AA, I, dan S serta satu tersangka di Kabupaten Jayapura berinisial K. Mereka ditangkap pada 15 April 2022. Kepolisian juga menyita barang bukti berupa solar bersubsidi yang mencapai 3.185 liter.

Adapun penangkapan enam tersangka di Kabupaten Nabire, yakni G, IA, JK, SY, AA, dan SE, terjadi pada 19 April 2022 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bumiwonorejo, Kabupaten Nabire. Enam tersangka tersebut bekerja sopir. Mereka ditangkap saat hendak mengisi solar bersubsidi hingga 200 liter di truk yang telah dimodifikasi tangkinya.

”Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas. Mereka terancam enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar,” tegas Ricko.

Ia menambahkan, para tersangka mengaku penggunaan solar bersubsidi dalam jumlah yang banyak bukan untuk dijual kembali. Akan tetapi, mereka menggunakannya untuk kegiatan industri.

”Perbuatan para tersangka telah menyebabkan jumlah BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi berkurang drastis. Padahal, telah tersedia BBM khusus untuk industri. Mereka ingin menghemat biaya operasional dengan menggunakan BBM bersubsidi,” tutur Ricko.

Edi Mangun selaku Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Papua Maluku mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait kasus penimbunan ribuan liter solar bersubsidi. ”Kami akan memberikan sanksi administratif bagi pihak SPBU jika terbukti terlibat dalam kasus ini,” tegas Edi.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari Yan Christian Warinussy menyebutkan, penanganan kasus penimbunan BBM bersubsidi yang sering terjadi di Papua dan Papua Barat harus tuntas hingga di pengadilan. Perbuatan para tersangka sangat merugikan masyarakat yang harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM di SPBU.

”Upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi jangan hanya berdasarkan momentum. Diperlukan tindakan tegas ketika menemukan atau mendapatkan informasi dari warga tentang penimbunan BBM bersubsidi,” kata Yan. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: