Lintas Papua

526 Bakal Caleg DPRD Manokwari Ditetapkan Masuk DCS

MANOKWARI – Sebanyak 526 bakal calon legislatif masuk dalam daftar calon sementara (DCS) untuk anggota DPRD Manokwari pada Pemilu 2024. Hasil penetapan DCS melalui rapat pleno oleh KPU Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan di Kantor KPU Manokwari, Jumat (18/8/2023).

“Jumlah total awalnya 531 orang masuk DCS (351 laki-laki dan 180 perempuan), 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan 526 dinyatakan memenuhi syarat (MS),” kata Ketua KPU Manokwari, Christin R. Rumkabu.

Christin menjelaskan, penetapan DCS dari 18 partai politik (parpol) untuk 4 daerah pemilihan (dapil) di Manokwari adalah hasil dari verifikasi hasil pencermatan DCS tanggal 12-15 Agustus 2023 dilanjutkan penyusunan DCS tanggal 16-17 Agustus 2023.

“Lima bakal caleg yang dinyatakan TMS tersebut dari tiga parpol. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan nama parpol bersangkutan,” katanya.

Keputusan KPU tersebut disahkan dan dituangkan dalam berita acara KPU Manokwari nomor 280/PL.01.4-BA/9202/2/2023 tentang penetapan DCS. Berita acara kemudian langsung diserahkan pada perwakilan 18 parpol yang mengikuti pleno KPU.

Christin mengatakan, setelah penetapan DCS, selanjutnya KPU mengumumkan hasil DCS melalui media massa selama 5 hari yaitu tanggal 19-23 Agustus 2023 dan tahapan tanggapan masyarakat selama 10 hari yaitu tanggal 19-28 Agustus 2023.

“Tanggapan masyarakat adalah ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan DCS yang diumumkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari untuk dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap DCS yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Komisioner KPU Manokwari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sidarman mengatakan, KPU Manokwari akan menerima aduan dan tanggapan masyarakat terkait DCS melalui website info pemilu KPU yaitu https://infopemilu.kpu.go.id. Warga juga bisa mengirimkan langsung aduan ke Kantor KPU Manokwari, Jl. Merdeka atau mengirim email tekniskpumanokwari@gmail.com

“Warga yang ingin mengetahui susunan DCS setiap partai politik, bisa mengakses atau mengunduh melalui link: bit.ly/PengumumanDCSKPUMkw,” ujarnya.

Sidarman mengatakan, pada proses tanggapan ini KPU berharap masyarakat dapat melihat, mencermati dan mempelajari rekam jejak DCS. Jika masyarakat mengetahui ada calon yang bermasalah dipersilahkan mengadu ke KPU.

“Laporan tidak hanya sekedar laporan, tapi harus ada bukti tertulis dan dibawa ke KPU agar KPU bisa verifikasi dan klarifikasi ke parpol,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika aduan masyarakat tidak diklarifikasi atau ditanggapi parpol maka otomatis KPU menggugurkan calon bersangkutan atau TMS. Hal itu dilakukan karena KPU mendorong caleg yang kredibel dan berkualitas pada pemilu 2024.

“Ini sangat berpengaruh, makanya parpol harus pro aktif lakukan klarifikasi jika ada aduan masyarakat,” ujarnya.

Sidarman mengatakan, caleg yang masuk dalam DCS masih bisa berubah saat penetapan daftar caleg tetap (DCT). Namun perubahan tersebut hanya menyangkut tiga hal yaitu jika aduan terbukti benar atau tidak diklarifikasi parpol, ditemukan dokumen palsu berdasar ketentuan hukum dan caleg meninggal dunia.

“Calon masuk DCS ini sudah dikunci menuju DCT. Masih bisa diganti tapi hanya terkait tiga hal itu,” ujarnya. (SEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.