Bersama Ciptakan Pemilu yang Bermartabat Tanpa Hoax
MANOKWARI – Keinginan berbagai komponen masyarakat agar Pemilu 2024 berjalan damai dan bermartabat mewujud dengan dilaksanakannya Deklarasi Pemilu Damai oleh Insan Pers dan Perwakilan Pemuda di Provinsi Papua Barat. Deklarasi yang diinisiasi Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari tersebut merupakan upaya untuk menyatukan persepsi menciptakan pemilihan umum yang bermartabat tanpa hoax dengan menjaga netralitas.
Komitmen untuk menciptakan pemilu yang bermartabat tersebut ditandai dengan dibacakannya Deklarasi Pemilu Damai bertempat di Officer’s Mes Kasuari, Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Rabu (22/11/2023).
Deklarasi dipimpin Kapok Sahli Pangdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan melibatkan Ketua PWI Papua Barat, Ketua DPD KNPI Papua Barat, Perwakilan Dinas Kominfo, Humas Polda Papua Barat, dan Bawaslu Papua Barat.
Di dalam deklarasi, ditegaskan tiga poin penting, yakni siap membantu mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai, berkomitmen memberi pemberitaan yang membangun dan prima untuk Indonesia maju, dan siap menaati semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu 2024 yang bermartabat.
Deklarasi Pemilu Damai itu didukung sedikitnya 20 pemimpin redaksi dan perwakilan media massa yang ada di wilayah Papua Barat.
Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah meminta insan pers di Papua Barat untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024 dengan menjaga independensi dan netralitas.
‘’Saya mengajak seluruh insan pers (media) dan tokoh pemuda Provinsi Papua Barat untuk mari bersama-sama mewujudkan Pemilu Damai tahun 2024, dengan menjaga sikap netral, dan menjunjung tinggi marwah profesi wartawan,’’ kata Pangdam Kasuari dalam sambutannya yang disampaikan Kapok Sahli.
Pangdam mengatakan, sebagai pilar keempat demokrasi, pers dan wartawan berperan penting menjaga kelangsungan dan suksesnya pemilu yang demokratis.
Sebab itu, ia mengajak insan pers dan tokoh pemuda bersama Kodam XVIII/Kasuari untuk bersinergi bersama memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama pelaksanaan Pemilu. Terutama bersama-sama mencegah penyebaran hoax (kabar bohong), ujaran kebencian, serta semua hal yang berpotensi memecah belah dan mengganggu kamtibmas.
”Tahapan pemilu yang sudah berjalan tentu akan menciptakan polarisasi di dalam masyarakat. Karena itu kegiatan (deklarasi pemilu damai) ini sangat tepat dilaksanakan. Deklarasi ini sudah tentu akan mengikat secara moril rekan-rekan media untuk bersama-sama menciptakan suasana yang damai di wilayah Papua Barat,” katanya.
Ia menyebut, media massa memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Media juga merupakan wadah pers dan alat komunikasi massa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
‘’Dengan demikian, media massa memiliki peran sebagai komunikator dan agen perubahan (agen of change) dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan maupun pesan-pesan lainnya yang pengaruhnya langsung dirasakan masyarakat,’’ paparnya.
Konsekuesinya, dalam mewujudkan peran itu media massa berkewajiban menyajikan informasi kepada publik secara cepat, tepat, akurat, transparan, berimbang dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Disinilah media memiliki tanggung jawab besar terhadap sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Untuk itu media wajib menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.,” kata Pangdam.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam, mengatakan dalam peliputan pemilu, pers berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Secara khusus, Dewan Pers melalui Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/XII/2022 mengingatkan pentingnya kemerdekaan pers yang bertanggung jawab untuk Pemilu 2024 yang berkualitas,” kata Bustam.
Ia menegaskan dalam peliputan Pemilu 2024 pers berkewajiban meningkatkan partisipasi pemilih, mendidik pemilih, menjadi medium aspirasi masyarakat, sebagai sarana informasi pemilu, sebagai pengawas tahapan pemilu dan memonitoring pemilu yang jujur dan fair.
“Kita juga ketahui banyak pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya. Ini harus diedukasi,” ujarnya.
Bustam mengaku, media telah menyampaikan informasi tentang setiap tahapan pemilu agar diketahui masyarakat. Menurutnya, agar proses demokrasi di Papua Barat berjalan dengan baik, perlu peran serta semua pihak.
Ia lalu memastikan pers di Papua Barat akan memainkan peran sebagai pemadam kebakaran dan clearing house terhadap penyebaran informasi hoax yang berkembang di tengah masyarakat.
“Media resmi tidak akan menyebarkan berita hoax, karena penyebaran hoax haram hukumnya bagi wartawan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Papua Barat, Sammy Saiba memastikan pemuda di Papua Barat akan jadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Sebab itu, Sammy berharap media membantu memberitakan kegiatan-kegiatan positif guna menjamin pelaksanaan pemilu yang aman dan damai.
“Peran media sangat penting, karenanya kami berharap bilamana ada informasi hoax, teman teman media bisa dengan cepat menepisnya,” kata Sammy. (sem)
