Bertemu Wapres, OAP Minta Lebih Dilibatkan dalam Pembangunan
SORONG – Pembentukan daerah otonom baru, seperti Provinsi Papua Barat Daya, diharap membuka akses kepada orang asli Papua terlibat dalam pemerintahan, pembangunan, dan ekonomi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun meminta semua masyarakat Papua bersatu dan bersama-sama membangun Papua.
Harapan pelibatan masyarakat ini mengemuka dalam silaturahmi Wapres Amin dengan tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Provinsi Papua Barat Daya, Sorong, Minggu (16/7/2023) sore. Hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
Wakil Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong Pastor Lewi Ibori menyampaikan suasana kondusif dan bermartabat harus diupayakan untuk masa depan Papua Barat Daya. Karena itu, pelibatan semua masyarakat Papua dalam segala sendi pembangunan menjadi penting dalam membangun kedamaian dan menguatkan rasa memiliki negeri ini.
”Orang Papua perlu dikedepankan dan dilibatkan dalam seluruh pembangunan, baik pemerintahan, infrastruktur, maupun ekonomi, agar masyarakat lebih sibuk mengelola masa depan yang lebih baik lewat ekonomi kerakyatan,” katanya dalam forum.
Sebelumnya, Kepala Suku Maybrat Yermias Nauw dan Kepala Suku Moi Yeremias Su juga menyampaikan harapan agar anak-anak mereka bisa terlibat di pemerintahan.
”Kalau Presiden-Wakil Presiden sudah ada, Yermias harapkan anak-anak Papua yang rambut keriting-hitam kulitnya itu harus diterima menjadi pegawai negeri,” kata Yermias Nauw kepada wartawan.
Yermias Nauw mengatakan, kebanyakan anak-anak asli Papua ini menganggur kendati sudah lulus sekolah dan perguruan tinggi. Akibatnya, banyak yang mabuk-mabukan.
Pengangguran, menurut dia, disebabkan lebih banyak warga pendatang yang mendapatkan pekerjaan. Karena merasa terpinggirkan, hanya menjadi penonton, dan sakit hati; konflik dan kejadian seperti pemukulan dan penembakan terjadi.
Yeremias Su menambahkan, warga suku Moi juga selalu tertinggal dalam pemerintahan. Karena itu, dia berharap ada penguatan dan kesempatan pada suku Moi untuk masuk pemerintahan, baik sebagai aparatur sipil negara maupun lainnya.
”Orang Moi juga suku yang punya hak atas tempat ini tapi tidak diberikan tempat yang layak,” ujar Yeremias Su sembari mengatakan suku Moi terdapat di empat wilayah, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan Tambrauw.
Sekretaris Lintas Suku Asli Papua dari tujuh wilayah adat Elias Yumte juga menyampaikan perlunya penerimaan ASN di Papua Barat Daya dan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. Dia berharap pembangunan menyentuh masyarakat sampai ke pinggir pantai dan pegunungan.
Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Sorong Mulyono menambahkan, kehidupan umat beragama di Kota Sorong sangat guyub dan rukun. Keutuhan, toleransi, dan moderasi juga cukup terjaga. Namun, kedamaian yang ada perlu dijaga dan pemerintah bisa mendukung dengan memberi perhatian lebih kepada organisasi masyarakat.
Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Sorong Syamsudin Djohan menambahkan, organisasi sosial selalu berhubungan dengan pemerintah. Namun, belum ada pembinaan dari pemerintah. Karena itu, diharapkan ada pembinaan secara lebih aktif dari pemerintah.
Perlindungan perempuan dan anak
Adapun Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Sorong Pdt Jeane Fonataba menyoroti perlunya perlindungan perempuan dan anak serta anak-anak muda yang mengalami gangguan jiwa. Karena itu, Jeane berharap agar dibangun rumah sakit jiwa di Sorong untuk merawat warga yang mengalami gangguan jiwa.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya M Musa’ad membenarkan, selama ini pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dikirim ke Jayapura.
Menanggapi beragam aspirasi masyarakat, Wapres Amin menegaskan pemerintah pusat berkomitmen kuat untuk membangun kesejahteraan di Papua. ”Salah satunya dengan tetap berkomitmen memberikan dana otsus dan membangun DOB maksudnya dalam bentuk mempercepat pelayanan supaya lebih dekat ke masyarakat,” tuturnya.
Ditambahkan pula, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dibentuk untuk memastikan otonomi khusus tepat sasaran. Untuk itu, pengawasan lapangan dan evaluasi harus ada.
Di sisi lain, dibuat rencana induk percepatan pembangunan otonomi khusus Papua (RIPP-OKP) berdasarkan usulan-usulan dari bawah. Namun, diakui RIPP-OKP akan disesuaikan dengan kondisi apalagi setelah ada penambahan empat provinsi baru. ”Akan disesuaikan lagi supaya lebih terarah sesuai aspirasi dan tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Wapres juga mengapresiasi persiapan-persiapan yang sudah dikerjakan Penjabat Gubernur Papua Barat selama tujuh bulan ini. Senin (17/7/2023), Wapres meletakkan batu pertama pembangunan sarana prasarana kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum ini, Kamis (13/7/2023), Wapres juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan kantor Pemprov Papua Tengah di Nabire.
Semua ini dilakukan, menurut Wapres, karena keinginan bersama membangun Papua yang cerdas dan sejahtera. ”Karena itu, kita harus bekerja keras dan membangun keutuhan, bekerja sama dalam harmoni dan saling menunjang,” ujarnya.
Wapres kembali menyebutkan filosofi satu tungku tiga batu yang ada di Papua Tengah. Tiga batu yang melambangkan pemerintah, adat, dan agama mendukung satu tujuan. Wapres pun meminta semua kelompok untuk bersatu menjaga keutuhan Papua sebagai masyarakat dan Bangsa Indonesia.
”Saya ajak teman-teman yang belum berintegrasi di daerah-daerah sana, segeralah kembali bersama membangun Papua,” katanya. Adapun prioritas pembangunan perlu dirumuskan bersama. (KOM)
