BKKBN Papua Barat Petakan Data Keluarga Berisiko Stunting
MANOKWARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat akan melanjutkan pemetaan terhadap data keluarga berisiko stunting atau balita gagal tumbuh akibat kurang gizi pada dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo, mengatakan program pendataan keluarga tahun 2023 sudah rampung sehingga dilanjutkan dengan pemetaan data keluarga berisiko.
Hal tersebut bermaksud agar pelaksanaan program pencegahan stunting di 13 kabupaten/kota, berjalan tetap sasaran dengan dukungan dari ketersediaan data yang akurat.
“Pemutakhiran data keluarga sudah selesai dan dalam waktu dekat dilakukan pemilihan data berisiko,” ujar Philmona Maria di Manokwari, Kamis (7/9/2023).
Menurut dia keberhasilan program pendataan keluarga tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah baik proivnsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Oleh sebabnya, BKKBN terus meningkatan sinergi kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis guna memaksimalkan tahapan pemilahan data berisiko.
“Terutama dukungan dari OPD Keluarga Berencana di setiap kabupaten/kota. Sebab, pemilihan data ini membantun program pencegahan dan intervensi stunting,” jelas Philmona.
Ia menuturkan bahwa percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstream yang menjadi program prioritas pemerintah, harus mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat.
Khusus BKKBN, perluasan kerja sama dengan lembaga keagamaan dan pendidikan merupakan langkah strategis dalam merealisasikan sejumlah program seperti pendataan keluarga atau lainnya.
“Kami sudah kerja sama dengan lembaga agama untuk pendampingan calon pengantin dan pencegahan pernikahan dini,” ucap Philmona. (SWF)
