Lintas Papua

BPKP Papua Barat Target Pemisahan Aset Dua Provinsi Rampung Akhir 2023

MANOKWARI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menargetkan pemisahan aset dua provinsi yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya, harus rampung pada akhir 2023.

Kepala BPKP Papua Barat Zainuri, mengatakan semua dokumen aset dari organisasi perangkat daerah (OPD) terlebih dahulu dikumpulkan, setelah itu tim inventarisasi dari BPKP bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi ke lapangan.

Hal tersebut bermaksud agar proses pemisahan aset bergerak maupun tidak bergerak dua provinsi berjalan secara akurat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Catatan aset dari OPD dan bagian aset di provinsi harus sesuai, baru turun ke lapangan. Kami target sebelum akhir tahun harus selesai,” kata Zainuri dalam acara Coffee Morning Forkopimda di Lobi Kantor Gubernur Papua Barat Arfai, Manokwari, Rabu (9/8/2023)

Ia menuturkan bahwa BPKP terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya, supaya inventarisasi aset berjalan lancar sesuai ekspektasi.

Apabila inventarisasi rampung, maka ditindaklanjuti dengan penyerahan aset berdasarkan data lapangan kepada masing-masing pemerintah provinsi.

“Karena tahun depan itu, Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru (DOB) harus sudah bisa mandiri,” ucap Zainuri.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat Barat Patrice Lumumba Sihombing berharap pemerintah daerah secepatnya melakukan pemisahan aset agar tidak menjadi temuan saat proses pemeriksaan berlangsung.

Untuk itu, pencatatan terhadap seluruh dokumen aset harus dilakukan dengan rapi dan akurat sesuai hasil inventarisasi yang dilakukan tim BPKP.

“Jangan sampai provinsi induknya tercatat rapi tapi yang provinsi pemekaran terbengkalai, ini biasa terjadi di daerah pemekaran,” jelas Sihombing.

Sihombing kemudian mengapresiasi dukungan dari BPKP dalam upaya pemisahan aset Provinsi Papua Barat dengan Papua Barat Daya, sebelum pemeriksaan manajemen aset dilaksanakan.

“Harapannya, aset kedua provinsi ini bisa clear dan tidak ada masalah lagi,” kata Patrice Sihombing. (SWF)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.