BPKP Sebut Layanan Kesehatan Rujukan di Papua Barat Belum Optimal
MANOKWARI — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat menilai layanan kesehatan rujukan pada pusat layanan kesehatan yang terdapat di daerah ini belum optimal. Sejumlah permasalahan pelayanan kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan masih ditemukan di Papua Barat.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto mengungkap beberapa permasalahan itu. Menurutnya, saat ini jumlah tenaga kesehatan belum memadai dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal.
Ia menyebut, tata kelola pemerintah daerah yang baik di Papua Barat masih sangat lemah. Hal itu tampak pada rendahnya capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP.
“Kami mendorong Pj. Gubenur Papua Barat dan Inspektur Provinsi Papua Barat untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Salah satunya dengan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko,” kata Lepot Setyanto saat penyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Semester I Tahun 2024 di Rumah Jabatan Gubernur Papua Barat, Manokwari, Kamis (25/7/2024).
Lepot menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan visi Papua Barat Sehat dan Papua Barat Produktif sebagaimana termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.
“Rekomendasi yang kami sampaikan dalam laporan ini dapat dijadikan bahan oleh Bapak Gubernur dalam pengambilan keputusan untuk turut berkontribusi dalam mendorong upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat,” ujar Lepot.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disampaikan BPKP Papua Barat sangat lengkap dan terperinci.
“Rekomendasi yang disampaikan BPKP dalam laporan hasil pengawasan ini akan ditindaklanjuti bersama Kepala OPD dan bupati yang ada di lingkup Provinsi Papua Barat,” kata Ali Baham.
Ia berharap BPKP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat terus bersinergi dan berkolaborasi mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat.
Turut hadir dalam acara penyerahan LHP tersebut, Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Inspektur Provinsi Papua Barat, Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Kepala Bagian Umum dan para Koordinator Pengawasan (Korwas) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. (rls/pbn)
