Lintas Papua

BPS Sebut Perlu Kesamaan Konsep sebelum Mendata OAP

MANOKWARI – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Maritje Pattiwaellapia mengungkapkan, BPS belum berani untuk menyajikan data terkait dengan suku, khususnya Orang Asli Papua (OAP) karena perlu komitmen bersama untuk menyamakan konsep tentang data OAP.

“Contohnya bapa OAP mama non OAP dan sebaliknya, kemudian masyarakat non OAP namun sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Papua apakah termasuk dalam OAP. Ini yang harus semua pihak duduk bersama untuk membahas konsep OAP dimaksud,” jelas dia,” kepada awak media Jumat (10/6/2021).

Merurutnya ketika sudah ada konsep mengenai data OAP yang jelas maka pihaknya bisa melakukan pendataan dan merilis. Sejauh ini yang diulakukan BPS adalah mendata penduduk secara keseluruhan yang menetap di suatu wilayah di Indonesia.

Apalagi SP2020 lanjutan ini hanya melakukan pendataan secara sampling, tidak menyeluruh, karena pendataan secara menueluruh sudah diulakukan pada SP 2020 lalu.

“Data OAP ini memang sangat diperlukan, karena saat ini data masih belum jelas, sedangkan dana otsus harus disalurkan, dan salah satu indikatornya adalah data OAP. Sehingga perlu dukungan dari pemerintah karena pelaksaan sensus penduduk membutuhkan anggaran yang cukup besar karena kondisi geogrfis di Papua Barat cukup sulit,” jelas dia.

Dia mengungkapkan, BPS Papua dan Papua Barat sudah mengusulkan kepada kementrian keungan untuk menyiapkan anggaran untuk pendataan OAP di Papua dan Papua Barat agar bisa mendapatkan data yang lebih valid.

“Kemenkeu sudah memberikan kesan yang positif,” jelas dia.

Dia menjelaskan, untuk data OAP sementara disepakati menggunakan estimasi data sensus penduduk dari tahun 2010.

Dikatakan pada tahun 2020 lalu, pendataan OAP tersebut ingin diintegrasikan dengan pelaksanaan sensus penduduk. Namun karena bertepatan dengan Pandemi Covid-19 sehingga anggaran yang disiapkan direfokusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kami terakhir kali melakukan pendataan OAP pada tahun 2010 bekerja sama dengan pemerintah daerah,” pungkasnya. (PB23)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.