Dewan Pers Ingatkan Kewajiban Wartawan untuk Cerdaskan Pemilih
MANOKWARI – Pers turut berperan penting dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum. Selain bertugas memberikan informasi yang benar dan tepercaya kepada publik, pers juga berperan dalam menangkal hoaks tentang pemilu. Produk jurnalistik yang akurat dan berkualitas akan mengedukasi publik sebagai pemilih.
Ketika memberikan sambutannya dalam pembukaan workshop (lokakarya) tentang Peliputan Pemilu 2024, yang diadakan Dewan Pers di Manokwari, Papua Barat, Selasa (1/8/2023), Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi, Asep Setiawan mengatakan, media juga menjadi bagian dari komunikasi politik kepada publik. Sebagai pilar keempat demokrasi, menurut Asep, media juga berkewajiban mengawal proses demokrasi yang beradab.
“Pers bukan berfungsi sebagai lembaga dan instrumen kekuatan politik, tapi instrumen pemberian informasi dan kontrol sosial. Pers berfungsi memberi pengawasan terhadap terselenggaranya demokrasi,” ujarnya.
Asep mengatakan, Pemilu 2024 adalah sebuah peristiwa demokrasi penting karena rakyat Indonesia harus memilih pemimpin mereka dari pusat hingga daerah, baik di eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, pers harus bisa memaksimalkan perannya sehingga bisa mewujudkan demokrasi berkualitas.
“Pemilu merupakan sarana pergantian kekuasaan secara damai dan beradab. Karena itu, insan pers harus memiliki prinsip independen memberitakan peristiwa, tidak berpihak, berimbang dan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan UU pers,” ungkapnya.
Lokakarya tentang peliputan Pemilu 2024 digelar Dewan Pers di 23 provinsi, termasuk di Papua Barat, sebagai upaya memberikan informasi yang diperlukan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dan peliputan pemilu.
Pemberitaan tentang pemilu yang akurat, tepercaya, dan benar turut menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemilu sebagai ajang demokrasi. Pers juga menjalankan peran edukasi melalui informasi, yang proporsional, tentang pemilu sehingga masyarakat dapat berperan dan juga turut mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu.
Selain dari Dewan Pers, dalam workshop di Manokwari itu juga dihadirkan pembicara dari sejumlah pihak yang terkait media dan pemilu. Narasumber yang dihadirkan, di antaranya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Pascalis Semunya, Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, dan Dwi Eko Lokononto, praktisi senior media massa yang juga adalah Pimpred Beritajatim.com.
Lebih lanjut Asep mengatakan, peliputan pemilu menjadi kerja jurnalistik yang kompleks. Jurnalis dituntut mampu menangkap nalar umum, yang berkembang, dan juga memiliki pengetahuan tentang hukum dan teknis tentang pemilu.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Pascalis Semunya mengatakan, pemilu adalah sarana rakyat menyampaikan aspirasi politik, komunikasi politik, hingga rotasi kekuasaan secara damai dan sarana pertanggungjawaban politik.
“Untuk itu dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur pemilu LUBER dan Jurdil dan membuka kesempatan partisipasi politik rakyat yang luas. Maka pers seharusnya bisa menjadi sumber informasi terpercaya bagi rakyat,” katanya.
Paskalis menyebutkan, syarat pemilu yang demokratis adalah regulasi jelas dan tegas, peserta pemilu taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi yang netral, media massa yang informatif dan independen, penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, masyarakat aktif, kritis dan peduli dan pemilu tanpa kekerasan.
“Sehingga semua media massa harus memberitakan kegiatan pemilu secara objektif dan berimbang untuk seluruh peserta pemilu dan seluruh warga masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, mengatakan pers mempunyai peran krusial dalam pelaksanaan pemilu terutama saat kampanye dan perhitungan suara. Karenanya, pers harus menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan dan jangan sampai menyebabkan polarisasi masyarakat.
“Media yang tak independen jadi problem dalam penyelenggaraan pemilu. Nilai edukasi untuk masyarakat menjadi hilang. Padahal bagi Bawaslu, pers merupakan koalisi strategis untuk menjadikan pemilu lebih aman, nyaman dan demokratis. Pers harus bisa menjadi lentera atau pihak yang memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui berita,” ujarnya. (SEM)
