DJPb Papua Barat Catat Realisasi Penyaluran DAK Fisik Rp411,81 Miliar
MANOKWARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mencatat realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap satu tahun 2023 untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat maupun Papua Barat Daya sebanyak Rp411,81 miliar.
Kepala Bidang PPA-II DJPb Papua Barat Wahyu Widhianto di Manokwari, Senin, mengatakan progres penyaluran DAK fisik tahap pertama baru mencapai 22,8 persen dari data rencana kerja (RK) pemerintah daerah sebesar Rp1,807 triliun.
“Penyaluran DAK fisik itu ada tiga tahap. Tahap pertama targetnya 25 persen, tahap dua 45 persen, tahap tiga sisanya,” kata Wahyu.
Ia merinci penyaluran DAK fisik untuk Kabupaten Sorong Rp98,64 miliar, Sorong Selatan Rp51,09 miliar, Manokwari Selatan Rp20,68 miliar, Tambrauw Rp41,73 miliar, Maybrat Rp37,99 miliar, dan Kaimana Rp8,35 miliar.
Kemudian Teluk Wondama Rp43,25 miliar, Raja Ampat Rp37,74 miliar, Kota Sorong Rp9,25 miliar, Teluk Bintuni Rp16,75 miliar, Pegunungan Arfak Rp12,93 miliar, Manokwari Rp14,69 miliar, dan Fakfak Rp8,94 miliar.
“DAK fisik Pemprov Papua Barat yang sudah salur Rp9,71 miliar, sebenarnya Pemprov Papua Barat Daya ada pagunya tapi RK tidak masuk,” jelas Wahyu.
Secara persentase, kata dia, penyaluran DAK fisik Kabupaten Sorong mencapai 39,2 persen dari RK sebesar Rp251,53 miliar, Sorong Selatan 35,4 persen dari Rp144,49 miliar, Manokwari Selatan 26,7 persen dari Rp77,53 miliar, Tambrauw 24 persen dari Rp173.63 miliar, Maybrat 23,5 persen dari Rp161,70 miliar, dan Kaimana 23,3 persen dari Rp35,90 miliar.
Selanjutnya Teluk Wondama 22,6 persen dari Rp19130 miliar, Raja Ampat 21,8 persen dari Rp173,38 miliar, Kota Sorong 21,7 persen dari Rp42,55 miliar, Teluk Bintuni 16,6 persen dari Rp100,71 miliar, Pegunungan Arfak 12,6 persen dari Rp102,32 miliar, Manokwari 9,8 persen dari Rp149,46 miliar, Pemprov Papua Barat 9,7 persen dari Rp99,73 miliar, dan Kabupaten Fakfak 8,7 persen dari Rp102,81 miliar.
“Kami selalu buat surat secara rutin bahkan rapat virtual dengan pemda, supaya percepat penyaluran DAK fisik,” ucap dia.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa mengakui bahwa kinerja penyerapan DAK fisik baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum mencapai 25 persen sesuai target penyaluran tahap pertama.
Laporan penyerapan DAK fisik dari Kanwil DJPb Papua Barat telah diinformasikan kepada Sekretaris Daerah Papua Barat Dance Sangkek, guna mengambil langkah percepatan penyerapan.
“Pak Sekda langsung informasikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah yang kelola DAK termasuk kepala daerah,” ujar Melkias.
Dirinya berharap kinerja penyerapan DAK fisik tahap satu tahun 2023 menjadi salah satu agenda prioritas yang dibahas dalam rapat dengan bupati se-Papua Barat.
Hal itu bermaksud agar dapat mengetahui permasalah dalam proses penyerapan DAK fisik yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur daerah. (SWF)
